BNN akan Buat Penjara yang Dikelilingi Ikan Piranha, Harimau dan Buaya

BNN akan Buat Penjara yang Dikelilingi Ikan Piranha, Harimau dan Buaya

Oleh : Redaksi

Minggu | 13-03-2016 | 09:57 WIB

Kepala Badan Narkotka Nasional Komjen Pol Budi Waseso

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Badan Narkotika Nasional (BNN) akan membuat terobosan baru terkait hukuman bagi terpidana kasus narkoba, setelah kedudukannya ditingkatkan setara menteri. Para terpidana narkoba akan ditempatkan dalam tahanan khusus, yang dikelilingi ikan piranha, buaya dan harimau.

Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso menjelaskan pihaknya sedang merencanakan lokasi tahanan yang dikelilingi hewan buas seperti buaya. Bahkan, Budi Waseso sebelumnya memiliki ide untuk menaruh ikan piranha dan harimau yang mengelilingi tahanan narkoba.

â€œJadi ke depan kita bikin wacana tahanan narkotika terpisah dari tahanan kriminal,â€ ujar Budi Waseso di Jakarta kemarin.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ini menambahkan, tahanan khusus itu nantinya diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu tahanan pengedar narkoba dan bandar narkoba.

"Kita pilah lagi mana yang bandar dan mana yang pengedar, karena di situ ada program yang menyangkut rehabilitas sehingga semua program berjalan,â€ terangnya.

Direspon Jokowi

Sementara itu, secara terpisah Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memberikan perhatian khusus terhadap dampak penyalahgunaan narkotika dan perang terhadap narkoba di Indonesia.

"Maka dengan demikian rapat terakhir presiden sampaikan beliau juga turun secara langsung dalam hal perang lawan narkoba. Waktu itu beliau gunakan kata-kata BNN lebih gila dan lebih keras lagi," ujar Pramono.

Terkait usulan agar Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan statusnya setara dengan kementerian, dia menilai Presiden Jokowi segera mempertimbangkan hal tersebut. Dia juga mengaku akan menyiapkan payung hukumnya.

"Bapak presiden tegaskan agar ini ditangani sungguh-sungguh, dan usulan perubahan organisasi atau kelembagaan ini memang kewenangan di Menko Polhukam," ujarnya.

Informasi yang diperoleh sementara, Politikus PDIP itu memastikan peningkatan status BNN telah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dari sana usulan tersebut akan diteruskan ke Kemenko Polhukam dan Sekretariat Kabinet (Setkab).

"Nanti Seskab akan sampaikan ke presiden, dan kalau kemudian beliau menyetujui kemudian akan kita proses lebih lanjut," tandasnya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Pj Bupati Inhil Tegaskan Seluruh OPD Gunakan BRK Syariah untuk Layanan Jasa Perbankan

Tim Pemeriksa Jamwas Kejagung Kunjungi Kejari Batam

Indosat Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Korban Bencana Banjir Lahar Dingin di Sumbar

Peduli UMKM, Pemprov Riau dan BRK Syariah Gelar Business Matching serta Literasi Keuangan

Pria Gaek Ditemukan Meninggal di Ruko Akau Potong Lembu Tanjungpinang

Koleksi UNIQLO UV Protection, Inspirasi Tampil Stylish dan Nyaman Beraktivitas di Bawah Sinar Matahari

Pilkada Bintan 2024, Darsono: Semoga Tak Ada Lagi 'Paslon Boneka'

Bintan Gift Digital Printing sudah Hadir di Tanjung Uban

Masih Proses Persidangan, 21 Crew Kapal MT Arman Dipindahkan ke Hotel

Diduga Diputusin Pacar, Seorang Pria Lompat dari Jembatan I Barelang

PWI Kepri Bangun Jembatan Kesejukan dengan Gowes Syiar MTQH

Kejuaraan Pencak Silat HUT Bhayangkara ke-78 Diikuti Ratusan Peserta

Jaksa Menyapa, Kejati Kepri Kembali Mengudara dengan Topik Pencegahan TPPO

Polsek Tebing Amankan 1 Pelaku Curanmor di Kolong Atas Telaga Riau

Nahkoda MT Arman 114 Tuding KLHK 'Abuse of Power' Terkait Pergantian Crew Kapal