Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Jamin Dewan Kawasan Tak akan Perkeruh Pengelolaan Batam
Oleh : Irawan
Jum'at | 11-03-2016 | 08:35 WIB
Pramono Anung.jpg Honda-Batam
Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sebagai upaya penyelesaian dualisme kebijakan di Batam, pemerintahan telah membentuk Dewan Kawasan Batam yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dewan Kawasan ini nantinya akan bertugas melakukan audit dan pembenahan dualisme aturan yang selama ini terjadi.


Namun, ada kekwatiran pembentukan Dewan Kawasan ini justru akan memperkeruh masalah pengelolaan Batam. "Supaya di lapangan mereka bisa secara operasi melakukan pembenahan itu, dan tentunya Dewan Kawasan akan melakukan audit terhadap BP Batam," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Pramono menegaskan, keberadaan Dewan Kawasan tidak akan memperkeruh keadaan. Sebab, Dewan Kawasan ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah (Pemda). 

Sehingga informasi yang akan disosialisasikan pada Senin depan adalah informasi terkait kebijakan pemerintah pusat demi memberikan kepastian terhadap investor.

"Enggak ada hubungannya di atas Pemda atau apa. Pemda tetap melakukan kewenangannya, ini berkaitan dengan BP Batam yang akan dilakukan penataan kembali berkaitan dengan ini," tegasnya.

Dengan dibentuknya Dewan Kawasan ini, pemerintah mengharapkan investor dapat lebih tertarik untuk berinvestasi di Batam. Selain itu, dualisme kebijakan pun ditargetkan dapat teratasi.

"Dewan Kawasan yang akan benahi aturan dan juga buat Batam lebih menarik bagi investor . Hal yang secara prinsip selama ini menjadi keluhan bagi investor atau siapapun di Batam akan dilakukan pembenahan," jelasnya.

Namun, hingga saat ini pemerintah masih enggan memberikan informasi terkait pembubaran BP Batam. "Intinya Senin nanti akan diumumkan," katanya.

Editor: Surya