Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

ARB Tak Akan Berubah Sikap soal Munas

Mahyudin Minta Menkumham Teken SK Kepengurusan Munas Bali
Oleh : Irawan
Selasa | 08-03-2016 | 16:40 WIB
Mahyudin.jpg Honda-Batam
Politisi Partai Golkar Mahyudin

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Politisi Partai Golkar Mahyudin mengatakan, kepengurusan hasil munas Bali sudah sah secara legal konstitusional. 


Tidak alasan lagi bagi pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk tidak mengesahkan Munas Bali.

"Reaksi Menkumham Yasonna Laoly yang menyesali keluarnya putusan MA tersebut justru patut dipertanyakan karena Indonesia adalah negara hukum. Putusan hukum adalah yang tertinggi dari semua warga negara sebagai objek hukum harus mematuhinya," kata Mahyudin di Jakarta, Selasa (8/3/2016)

Ia menambahkan, terlepas dari berbagai catatan negatif terkait tidak demokratisnya Munas Bali namun pelaksanaannya sesuai AD/ART partai Golkar. Sebab, semua persyaratan legalitas formal pun sudah terpenuhi.

"Sejatinya Menkumham harus segera mengeluarkan surat keputusan pengesahan dan membatalkan SK perpanjangan Munas Riau yang tak memiliki dasar lagi. Sebagai catatan, segala keputusan partai Golkar harus melewati pengambilan keputusan berjenjang, seperti Munas, Rapimnas, dan rapat pleno. Sementara SK perpanjangan Munas Riau adalah inisiatif pemerintah, sama sekali bukan atas permintaan partai Golkar," jelasnya.

Mahyudin mengatakan, rekonsiliasi sebagai upaya menyatukan berbagai faksi yang ada di partai Golkar sepenuhnya hak-hak kader.

Sesuai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada akhir Januari 2016, ARB diberi amanah untuk secepatnya melaksanakan Munas.

"Sebagai seorang negarawan, ARB pasti akan mengambil keputusan bijak demi kebaikan seluruh kader, agar konflik ini segera berakhir. Golkar sejatinya memerlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, termasuk pembentukan tim transisi. Kader-kader yang berkepentingan terhadap eksistensi partai di masa depan memiliki kepentingan untuk mengawal terjadi rekonsiliasi secara mulus dan perlahan," katanya.

Tak akan berubah
Pada kesempatan itu, Mahyudin menegaskan, ARB tak akan berubah sikap apabila Menkumham meneken SK kepengurusan Munas Bali, dan membatalkan upaya rekonsilasi dan Munas tahun ini.

"Kemarin saya ketemu ARB (Aburizal Bakrie-red). Dia berkomitmen untuk tetap melaksanakan munas tahun ini. Saya rasa dia gentle, mempertunjukkan sikap negarawan dalam kepentingan partai," katanya.

Dia menyebut ARB ingin munas sebaiknya digelar sebelum bulan Ramadan tahun ini atau sekitar Mei 2016. Bila pun telat, ARB menginginkan munas digelar bulan Juli.

"Dia menyampaikan kepada saya. Ancar-ancarnya Mei sebelum Ramadan. Kalau tak sempat ya setelah Ramadan, sekitar bulan Juli," katanya.

Mahyudin menuturkan, pelaksanaan munas harus menjadi perhatian mengingat sebagai solusi penyelesaian konflik internal Partai Beringin. Bila Golkar tak segera berbenah maka dikhawatirkan akan menjadi organisasi masyarakat (ormas).

"Yang saya pikirkan adalah masa depan partai. Karena Golkar harus terus sesuai dengan cita-citanya bagaimana tujuan Golkar itu. Kalau Golkar ditinggal pemiliknya, maka bisa jadi ormas. Makanya kita harus memikirkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi," ujarnya.

Sejauh ini, Mahyudin menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum, namun apabila tidak jadi tidak masalah.

"Ditunda atau tidak, saya tetap maju. Kita siap maju. Enggak ada istilah mundur. Sejauh ini sudah 260 termasuk DPD II, 15 provinsi itu secara lisan. Kami enggak pakai surat tulis," katanya.

Namun, Mahyudin mengimbau seluruh kandidat calon ketua umum agar tidak menggunakan politik uang dalam pemilihan nanti. Ia menyebut tidak mungkin bisa membangun bangsa jika di awal sudah melalui jalan yang kotor.

"Kita enggak setuju soal money politics, Golkar harus terus berubah, bagaimana membangun bangsa jika orang sudah tidak percaya kepada Golkar," ujar Wakil Ketua MPR ini.

Editor : Surya

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Bisa Usung Tanpa Koalisi di Jatim, PKB Bakal Buat Poros di Luar Khofifah

04-05-2024 | 08:36 WIB

KPU Siap Hadapi Evaluasi Pemilu di DPR pada 15 Mei

03-05-2024 | 19:48 WIB

Luhut Ingatkan Prabowo Tak Bawa 'Orang-orang Beracun' ke Pemerintahan, Sindir PKS?

03-05-2024 | 16:04 WIB