Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah Putuskan Tarik BP Batam ke Pusat, Tak Lagi di DK FTZ Kepri
Oleh : Redaksi
Jum'at | 04-03-2016 | 11:38 WIB
Jokowi1.jpg Honda-Batam
Presiden Joko Widodo (Foto : RMOL)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah mengambil alih Badan Pengusahaan (BP) Batam ke pusat, dan keberadaanya tidak lagi di bawah Dewan Kawasan FTZ Kepri yang saat ini diketuai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).


Pengambilalihan itu guna mengembangkan free trade zone (FTZ) Batam agar memiliki daya saing dan menjadi tujuan investasi di dunia.

"Kita akan terus kembangkan Batam supaya lebih mampu bersaing. Kita juga akan mendengar masukan dari Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Komisi VI DPR," kata Presiden Jokowi kepada Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Medan, Rabu (2/3/2016) malam.

Jokowi mengatakan, selama ini BP Batam telah berhasil menggenjot investasi, namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

"Mengapa menjadi di bawah pemerintah pusat, supaya larinya lebih kencang," kata Presiden Jokowi, yang didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Barisan Relawan‎ Pendukung Jokowi Presiden (BaraJP) meminta Presiden Jokowi untuk tidak membubarkan BP Batam.

Penasihat BaraJP Kepri, Wirya Silalahi mengusulkan agar struktur BP Batam diambil alih pemerintah pusat di bawah kendali presiden. ‎Sebelumnya BP Batam di bawah koordinasi Gubernur Kepri.

"Dengan ‎diambil alih pemerintah pusat dan berada di bawah kendali presiden, perkembangan Batam bisa lebih pesat lag," kata Wirya.

Bahkan Wirya juga melaporkan investasi di Batam sudah sebesar USD 71 miliar (Rp 960 triliun) kepada Menkopolkam Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Batam bebeberapa waktu lalu.

Pada tahun 1971 ketika Otorita Batam berdiri, penduduk Batam hanya 6.000 jiwa, sebagai salah satu desa dari Kecamatan Belakang Padang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.

Tahun 2014, penduduk Batam sudah 1.194.000 jiwa, Batam telah menjadi kota nomor 3 terbesar di Sumatra. Jika pendapatan per kapita nasional USD  4.000 per tahun, Batam telah mencapai US$ 5.200.

Batam merupakan daerah nomor 3 kunjungan wisatawan asing, setelah Bali dan Jakarta, berkontribusi 15% untuk wisman nasional pada tahun 2014. Tidak ada bandara di daerah Sumatra yang sesibuk Batam, bahkan Kuala Namu (Medan) sekalipun.

Lebih dari 130 perusahaan galangan kapal yang beroperasi di Tanjung Uncang, Kabil, Sekupang dan Batuampar. Batam telah mengalahkan Surabaya, sebagai kota yang sebelumnya mempunyai galangan kapal terbesar di Indonesia. 

Editor: Surya