Ini Kata Serikat Buruh Batam Sikapi Rencana Pembatasan Tempat Berdemo

Ini Kata Serikat Buruh Batam Sikapi Rencana Pembatasan Tempat Berdemo

Oleh : Ahmad Rohmadi

Jum'at | 19-02-2016 | 13:23 WIB

Ilustrasi demo buruh di Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Rencana Pemerintah yang akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang unjuk rasa yang hanya boleh digelar di tiga tempat yaitu kantor gubernur, kantor wali kota / bupati dan kantor DPRD dinilai kurang tepat di mata serikat buruh Batam.

Sekretaris Konsulat Cabang (KC) Faderasi Serikat Pekerja Metal Indonesi (FSPMI) Kota Batam, Suprapto menyampaikan bahwa sangat tidak setuju dengan rencana tersebut, yang dinilai membatasi pennyampaian aspirasi di tempat umum.

"Kita tetap mengacu pada UU nomor 9 tahun 1999 mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Kalau demo hanya boleh di tiga tempat, terus masalahnya ada di instansi lain apakah kita akan tetap demo Wali Kota," kata Suprapto melalui sambungan telepon, Jumat (19/2/2016).

Karena itu, Panglima Garda Metal mengatakan sangat tidak setuju jika peraturan tersebut diterapkan di Batam, pasalnya penyampaian pendapat di muka umum sudah dilindungi UU dan kemudian permasalahan yang ada tidak hanya di tiga tempat tersebut.

Sedangkan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam, Syaiful Badri, mengatakan pemerintah seharusnya tidak mencari cara untuk membatasi buruh berunjuk rasa.

"Tapi yang harus dicari solusi akarnya adalah kenapa buruh ini bisa demo? Ini yang harus diselesaikan dahulu," kata Syaiful.

Kendati demikian ia mempersilahkan jika pemerintah ingin membuat pergub tersebut, namun dengan cacatan tidak menyalahi aturan di atasnya yakni UU dan tujuannya tidak untuk membungkam buruh.

Sebelumnya, unjuk rasa yang sering kali dilakukan oleh buruh di Batam ternyata menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Untuk menjaga iklim investasi pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur terkait demonstrasi.

Baca: Pergub Segera Dibuat, Demo Hanya Boleh di Tiga Tempat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa kedatangannya ke Batam bersama Kepala Polri Jenderal Pol. Badrodin Haiti salah satunya adalah membahas tentang demonstrasi.

"Demo memang hak asasi setiap orang, tapi harus dilakukan dengan peraturan karena negara kita punya aturan," kata Luhut di Gedung Graha Kepri, Kamis (18/2/2016).

Dalam Pergub tersebut nantinya tempat unjuk rasa hanya akan boleh dilakukan di tiga tempat yaitu, kantor gubernur, kantor wali kota / bupati dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian waktunya juga dibatasi dari mulai pukul 06.00 WIB sampai jam 18.00 WIB.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Marc Marquez Pole Position MotoGP Spanyol

Hasil Studi, Duduk Terlalu Lama Tingkatkan Risiko Kematian Dini

Ditpolairud Polda Kepri Bekuk Penampung PMI Non Prosedural di Karimun

Pilkada 2024, Ijeck Siap Maju Calon Gubernur Sumut

Teuku Hamzah Hussein Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Permasa Kepri

Putra Asli Tanjungpinang, Irjen Pol Yan Fitri Didorong Ikut Maju di Pilkada Kepri 2024

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, DPD RI Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku

Sikap Politik PDIP Ditentukan di Rakernas 26 Mei

Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, PRIMA Dorong PDIP Dewasa dalam Berpolitik

Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan Bersama Prabowo-Gibran