Ini Kata Serikat Buruh Batam Sikapi Rencana Pembatasan Tempat Berdemo

Ini Kata Serikat Buruh Batam Sikapi Rencana Pembatasan Tempat Berdemo

Oleh : Ahmad Rohmadi

Jum'at | 19-02-2016 | 13:23 WIB

Ilustrasi demo buruh di Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Rencana Pemerintah yang akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang unjuk rasa yang hanya boleh digelar di tiga tempat yaitu kantor gubernur, kantor wali kota / bupati dan kantor DPRD dinilai kurang tepat di mata serikat buruh Batam.

Sekretaris Konsulat Cabang (KC) Faderasi Serikat Pekerja Metal Indonesi (FSPMI) Kota Batam, Suprapto menyampaikan bahwa sangat tidak setuju dengan rencana tersebut, yang dinilai membatasi pennyampaian aspirasi di tempat umum.

"Kita tetap mengacu pada UU nomor 9 tahun 1999 mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Kalau demo hanya boleh di tiga tempat, terus masalahnya ada di instansi lain apakah kita akan tetap demo Wali Kota," kata Suprapto melalui sambungan telepon, Jumat (19/2/2016).

Karena itu, Panglima Garda Metal mengatakan sangat tidak setuju jika peraturan tersebut diterapkan di Batam, pasalnya penyampaian pendapat di muka umum sudah dilindungi UU dan kemudian permasalahan yang ada tidak hanya di tiga tempat tersebut.

Sedangkan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam, Syaiful Badri, mengatakan pemerintah seharusnya tidak mencari cara untuk membatasi buruh berunjuk rasa.

"Tapi yang harus dicari solusi akarnya adalah kenapa buruh ini bisa demo? Ini yang harus diselesaikan dahulu," kata Syaiful.

Kendati demikian ia mempersilahkan jika pemerintah ingin membuat pergub tersebut, namun dengan cacatan tidak menyalahi aturan di atasnya yakni UU dan tujuannya tidak untuk membungkam buruh.

Sebelumnya, unjuk rasa yang sering kali dilakukan oleh buruh di Batam ternyata menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Untuk menjaga iklim investasi pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur terkait demonstrasi.

Baca: Pergub Segera Dibuat, Demo Hanya Boleh di Tiga Tempat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa kedatangannya ke Batam bersama Kepala Polri Jenderal Pol. Badrodin Haiti salah satunya adalah membahas tentang demonstrasi.

"Demo memang hak asasi setiap orang, tapi harus dilakukan dengan peraturan karena negara kita punya aturan," kata Luhut di Gedung Graha Kepri, Kamis (18/2/2016).

Dalam Pergub tersebut nantinya tempat unjuk rasa hanya akan boleh dilakukan di tiga tempat yaitu, kantor gubernur, kantor wali kota / bupati dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian waktunya juga dibatasi dari mulai pukul 06.00 WIB sampai jam 18.00 WIB.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Menteri Trenggono Ajak KNTI Bersinergi Demi Kesejahteraan Nelayan Tradisional

Menkomdigi Tunjuk Brigjen Pol Alexander Sabar sebagai Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital

Deteksi Dini Kanker Masuk Program Skrining Nasional 2025

Sebuah Single yang Dinanti Akhirnya Diluncurkan, 'Memori Baik' dari Sheila on 7

Menko Polhukam Budi Gunawan Ingatkan Aparat Tak Netral di Pilkada 2024 Terancam Pidana

Kronologi Oknum Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang Berbeda Kesaksian Warga

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi