Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Disinyalir Monopoli Pelaku Usaha

KPPU Monitoring Komoditi Daging Sapi di Indonesia
Oleh : Roland Aritonang
Kamis | 18-02-2016 | 11:38 WIB
IMG_20160217_123315.jpg Honda-Batam
KPPU akan melakukan monitoring harga pangan, khususnya 7 komoditas pangan terutama pada komoditi Daging Sapi‎ (Foto : Roland Aritonang).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf akan melakukan monitoring harga pangan, khususnya 7 komoditas pangan terutama pada komoditi Daging Sapi‎.

Monitoring ini difokuskan pada daging sapi karena dia menilai harga daging sapi di Indonesia jauh lebih mahal dari pada di Malaysia.

"Saya menilai, ada permainan harga antara pelaku usaha yang sengaja memonopoli perdagangan daging sapi," ujar Syarkawi Rauf saat Konfrensi Pers Di Hotel Aston, Kamis (18/2/2016) di Hotel Aston, Tanjungpinang.

Menurutnya, selain daging sapi, komoditi daging ayam yang hampir 60 persen dari Rp450 triliun, masih dikuasai oleh 2 perusahaan besar yakni Djarum Dan Java. Sehingga terlihat masih adanya monopoli perdangangan daging ayam.

"Harga daging ayam yang begitu mahal di Indonesia, itu disebabkan oleh pelaku-pelaku usaha tersebut. Baik itu dari pakannya maupun faksinnya. Hal itulah yang kita lagi selidiki sekarang," ungkapnya.

Syarkawi juga mengatakan, khusus untuk daerah Batam, mereka akan mendalami terkait dugaan adanya monopoli jasa penyeberangan, yang selama ini hanya dikuasai oleh satu pelaku usaha.

"Kita akan selidiki apakah ada permainan antara pembuat peraturan dengan pelaku usaha jasa angkutan laut tersebut," ujarnya.

Selanjutnya masih di daerah Kepri, pihaknya menilai masih adanya monopoli perdangangan ikan yang juga masih dikuasai oleh satu pelaku usaha.

"Kita akan menalakuka penyelidikan dan jikalau memang ada yang bersalah, kita akan hukum dengan undang-undang yang berlaku," tegasnya

Ditempat yang sama, Kepala KPPU Kantor Cabang Batam,  Lukman Sungkar mempertanyakan tentang ketidak-tegasan dari pihak terkait, tentang beras impor yang masuk dari pelabuhan tikus.

"Kita pertanyakan dari pihak Bea cukai mengenai banyaknya beras impor yang masuk melalui pelabuhan tikus. Sehingga kita tidak bisa menghitung, berapa beras yang masuk dari pelabuhan tersebut," tutur Lukman.

Pihaknya juga berharap kepada Gubernur Kepri dan para Kepala Derah yang baru saja dilantik, supaya dapat membantu memberantas mafia perdangangan tersebut.


Editor : Udin