Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

SK Pelantikan Walikota Batam, Bupati Karimun dan Natuna Masih Ditahan Kemendagri
Oleh : Surya
Kamis | 18-02-2016 | 10:15 WIB
Tjahjo1.jpg Honda-Batam
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Mendagri Tjahjo Kumolo telah meneken telah surat keputusan (SK) tentang pengangkatan 200 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015, antara lain di Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).


Namun, SK pengangkatan walikota/wakil walikota Batam terpilih Rudi-Amsakar Ahmad, bupati/wakil Karimun terpilih Aunur Rafiq-Anwar Hasyim dan bupati/wakil bupati Natuna terpilih Hamid Rizal-Ngesti Yuni Suprapti masih ditahan Kemendagri dan belum diberikan kepada Gubernur Kepri Muhammad Sani.

Mereka tidak bisa dilantik pada 17 Februari kemarin, karena akhir masa jabatannya belum habis.

Namun, tidak semua bupati dan walikota hasil pilkada serentak 2015 bisa dilantik pada Februari ini.

"Tapi semua usulan SK pengangkatan sudah terbit dan telah ditandatangani Mendagri, termasuk yang belum berakhir masaa jabatannya," kata Soni Sumarsono, Dirjen. Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri di Jakarta, Rabu (18/2/2016).
 
Soni menjelaskan, di beberapa daerah memang kada terpilih tidak serta-merta bisa dilantik. Sebab, akhir masa jabatan kepala daerahnya memang belum habis.

"Jadi ada yang pelantikannya ditarik ke Maret, yang masa jabatan daerahnya belum berakhir. Demikian juga dengan yang AMJ-nya sampai Juni, itu SK-nya masih ditahan. Senin (22/2/2016) baru akan disampaikan supaya tak dilantik semua di Februari," ujar Sumarsono.

Rencananya walikota/wakil walikota Batam dan bupati/wakil bupati Karimun terpilih akan dilantik pada Maret 2016. Sedangkan bupati/wakil bupati Natuna terpilih akan dilantik pada Juni 2016. Akhir masa jabatan kepala daerah di Batam dan Karimun habis pada Maret 2016, sedangkan jabatan kepala daerah di Natuna berakhir pada Juni 2016.

Sedangkan Sekretaris Ditjen Otda  Kemendagri Ansel Tan menjelaskan, total ada 200 SK pengangkatan yang telah ditandatangani Mendagri. Rencananya, Kemendagri akan mengirim tim untuk memantau proses pelantikannya.

"Kemendagri juga menurunkan tim ke daerah-daerah untuk menyaksikan dan memantau situasi. Itu tim merupakan pejabat dari Eselon II,"ujarnya.

Editor : Surya