Panwaslu Anambas Minta Bawaslu Kepri Audit Anggaran

Panwaslu Anambas Minta Bawaslu Kepri Audit Anggaran

Oleh : Fredy Silalahi

Kamis | 18-02-2016 | 09:50 WIB

BATAMTODAY.COM, Anambas - Panwaslu Anambas meminta Bawaslu Provinsi Kepri agar mengaudit anggaran Pilkada yang diadakan akhir tahun 2015 kemarin. Pasalnya banyak terdapat kejanggalan tentang pengelolaan dana anggaran Panwaslu.

Menurut sumber BATAMTODAY.COM, Komisioner Panwaslu sudah mengoordinasi agar datang ke Bawaslu dan sudah mengirimkan surat resmi ke Bawaslu agar mengaudit Panwaslu Anambas.

"Tanggapan Bawaslu cukup baik, dan kami sudah meminta agar segera ditindaklanjuti. Bawaslu akan segera memanggil Sekretaris dan Bendahara Panwaslu Anambas. Kita juga dapat informasi bahwa keterangan SPJ belum juga diserahkan," kata salah satu sumber,yang tidak ingin namanya terlibat dimedia ini Rabu (17/2/2016).

Dalam pertemuan tersebut komisioner Panwaslu menceritakan kebenaran permasalahan yang terjadi di Panwaslu Anambas, pihak Bawaslu terkejut mendengar cerita itu. "Salah satu Komisioner yang bercerita ke Bawaslu untuk merasakan semua keluhan terkait peranan Maro (Bendahara Panwaslu) yang tidak masuk kantor sebulan lebih,"ungkap sumber tersebut.

Surat Panwaslu Anambas sudah diserahkan oleh Ketua Panwaslu Anambas ke Bawaslu dan langsung diterima Sekretaris Kepala Sekretariat Bawaslu. " Yang menerima orang Bawaslu dan berjanji untuk menindaklanjuti," jelasnya.

Sumber itu juga menceritakan lebih dalam, bendahara sebagai pemegang kas kurang menjalankan fungsinya. SPJ dari Alwi Rasyid belum ada yang sampai ke Bawaslu Provinsi. Seharusnya tiap bulan harus melapor.

"Terakhir pencairan di awal bulan Januari, mereka mencairkan Rp500 juta dari APBN dan dibawa ke Batam oleh Sekretaris dan Bendahara," jelasnya.

Sumber juga menambahkan, seharusnya sistem pengeluaran uang kas harus terdaftar di BKU (Buku Kas Umum). Di sana, disinkronkan dengan pencatatan pembayaran kegiatan di BKU tanggal pembayaran dengan pencairan. Karena uang kas yang berbentuk cash, tidak boleh lebih dari Rp5 juta. Lebih dari itu, dianggap berpotensi jadi temuan. Ini sesuai undang-undang perbendaharaan negara.

Ketika dikonfirmasi Ketua Panwaslu Anambas Liber Simare-Mare, membenarkan, pihaknya memang mendatangi Panwaslu. Dia tidak berkomentar banyak."Nantilah kalau saya pulang, kita akan gelar konfrensi pers ketika di Anambas, untuk saat ini masih belum bisa."tutupnya.

Salah satu Staf PTT Panwaslu juga membenarkan,kalau Sekretaris dan bendahara tidak masuk kantor sebulan lebih. "Memang sudah lama Sekretaris dan Bendara tidak masuk, kami datang hanya duduk-duduk saja di Panwaslu," jelasnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Marc Marquez Pole Position MotoGP Spanyol

Hasil Studi, Duduk Terlalu Lama Tingkatkan Risiko Kematian Dini

Ditpolairud Polda Kepri Bekuk Penampung PMI Non Prosedural di Karimun

Pilkada 2024, Ijeck Siap Maju Calon Gubernur Sumut

Teuku Hamzah Hussein Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Permasa Kepri

Putra Asli Tanjungpinang, Irjen Pol Yan Fitri Didorong Ikut Maju di Pilkada Kepri 2024

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

Bhayangkari Daerah Kepri Gelar Talkshow Stop Bullying

Pakar Kepariwisataan Sebut Indonesia Perlu Strategi Tingkatkan Kunjungan Turis Global

Sikap Politik PDIP Ditentukan di Rakernas 26 Mei

Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, PRIMA Dorong PDIP Dewasa dalam Berpolitik

Fahri Hamzah Ajak Semua Pihak Bersatu Menatap Masa Depan Bersama Prabowo-Gibran