Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

70 Persen ASN Bintan Berdomisili di Luar Daerah
Oleh : Harjo
Rabu | 17-02-2016 | 17:59 WIB
asn.jpg Honda-Batam
Ilustrai Aparatur Sipil Negara (ASN). (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Harapan Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang baru dilantik, Apri Sujadi dan Dalmasri Syam, agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) Bintan, tidak tinggal di luar daerah, adalah wajar. 


Karena selama ini, 70 persen ASN Bintan masih memilih tinggal di luar daerah. Bahkan, mereka juga tidak ber-KTP Bintan. Artinya, bila malam hari, Bintan tidak ada pejabat Pemkab Bintan yang ada di wilayah tugasnya.

"Logikanya kalau ASN Bintan sebagian besar berdomisili di luar Bintan, jelas tidak mengetahui persis apa yang terjadi dan yang diinginkan oleh masyarakat. Permasalahan ini sudah terjadi sejak sekitar 10 tahun lalu, saat ini kalau memang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati membawa perubahan Bintan yang gemilang. Jelas kebiasaan ASN yang tinggal di luar Bintan segera diubah," harap Sahat Simanjuntak tokoh masyarakat Bintan Utara kepada BATAMTODAY.COM, selasa (16/2/2016).

Sahat mengatakan, Apri Sujadi memang pernah menyampaikan akan mewajibkan pegawai Bintan untuk berdomisili di wilayah tugasnya. Kita berikan apresiasi tetapi yang diharapkan tidak hanya sebatas wacana sebelum menduduki kursi orang nomor satu di Bintan.

"Kalau ASN tetap saja tinggal di luar Bintan jelas untuk perputaran ekonomi saja, Bintan sudah dirugikan. Mengingat pegawai yang menerima gaji dari hasil bekerja di Bintan dihabiskan di luar Bintan. Secara otomatis perputaran ekonomi masyarakat semakin lamban," katanya.

Itu hanya dilihat dari satu sisi, sementara dari sisi lain, masih masalah pegawai yang berdomisili di luar Bintan. Juga sangat berhubungan erat dengan kebijakan, karena kalau pegawai terutama yang memegang peranan atau pemegang kebijakan tidak mengetahui fakta lapangan jelas hanya mendengar laporan dari bawahannya.

"Bisa dibayangkan kalau PNS masih tidak berdomisili di tempat mereka mengabdi san memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jelas dari segi waktu sendiri sudah tidak mungkin bosa memberikan pelayanan secara makaimal," imbuhnya.

Hal yang sama di sampaikan oleh M Diyah tokoh masyarakat Bintan Utara lainnya,  menuruntnya pemimpin baru harus membuang kebiasaan lama. Terutama masalah PNS yang berdomisili di luar Bintan, setidaknya secara perlahan bupati dan wakil bupati bari nanti bisa merealisaikan apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat.

"Memang tidak segampang membalik tangan, tetapi pola kebiasaan kurang baik yang merugikan masyarakat Bintan harus mulai di rubah. Sehingga ada pergantian kepala daerah tidak hanya berganti orangnya. Namun program pun harus berganti dengan pola yang lebih baik dan lebih bisa dengan cepat membawa Bintan lebih maju dan berkembang," harapnya.

Editor: Dardani