Waduh, RPJMD Wali Kota Batam 2011-2016 Diubah Tanpa Libatkan DPRD

Waduh, RPJMD Wali Kota Batam 2011-2016 Diubah Tanpa Libatkan DPRD

Oleh : Ahmad Rohmadi

Jum'at | 12-02-2016 | 17:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menemukan kejanggalan terkait Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 Wali Kota Batam.

Anggota DPRD Kota Batam, Jefri Simanjuntak mengatakan pihaknya mendapatkan bocoran terkait adanya revisi RPJMD pada tahun 2014, namun tidak disampaikan dalam Paripurna.

"Kami menerima data bocoran bahwa ada Perda revisi RPJMD yang dikeluarkan pada tahun 2014," kata Jefri, Jumat (12/2/2016).

Padahal menurutnya pada waktu itu ia yang juga merupakan anggota DPRD Batam dari Fraksi PKB pihaknya tidak pernah mendapatkan laporan atau paripurna pembahasan terkait RPJMD tersebut.

Bahkan menurutnya Ketua Badan Legislatif (Banleg) yang saat itu dijabat oleh Asmin Patros mengaku juga tidak mengetahui adanya revisi RPJMD Wali Kota Batam tersebut.

"Saya menduga ini dilakukan dan dibahas oleh pimpinan periode lalu. Padahal saat itu saya ketua Fraksi PKB dan tidak pernah diundang," katanya.

Sayangnya Jefri yang kini anggota Fraksi Hati Nurani Bangsa (Hanuba) tersebut menyampaikan belum mendapatkan poin-poin apa saja yang diubah pada RPJMD tersebut.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Udin P Sihaloho mengaku sudah mendengar adanya revisi tersebut. Dan menurutnya memang hal itu harus melalui prosedural.

"Kepala daerah seharusnya menyurati DPRD, baru dilakukan pembahasan dan diambil satu kesepakatan dalam bentuk paripurna," katanya

Kemudian, Ketua Pansus Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota Batam 2011-2016, Idawati Nursanti menjelaskan bahwa sudah mempertanyakan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

"Jadi penjelasan Pemko Batam, waktu itu katanya sudah mengajukan surat ke Sekretaris Dewan (Sekwan) mengenai pembahasan revisi RPJMD, tetapi karena pimpinan kemarin ada kehilangan suara (saat pileg) jadi tidak dapat tanggapan," katanya.

Karena tidak ada tanggapan, Pemko Batam pun berinisiatif langsung melakukan pembahasan di internalnya sendiri. "Dan kata bagian hukum Pemko itu tidak ada masalah. Karena di APBD murni 2014 sudah dianggarkan revisi Perda RPJMD dan pada tanggal 14 Februari 2014 sudah diberitahukan ke pimpinan. Saat itu Surya Sardi," jelasnya

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Doktor TK

Mahasiswa UIM Ikuti Mata Kuliah Ko-Kurikuler Pencak Silat Pagar Nusa

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Datang ke TPS Gunakan Hak Pilihnya

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi