Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Demokrat Pertanyakan Sikap Pemerintah yang Beri Keistimewaan kepada Investor China
Oleh : Surya
Selasa | 09-02-2016 | 18:47 WIB
Syarief Hasan.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan menilai proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibuat China sangat tidak transparan.


Menurutnya, hingga saat ini tidak terukur berapa modal masuk sebenarnya dari China untuk sektor investasi pembangunan kereta cepat ini, yang telah menggandeng empat BUMN.

"Kalau disebut-sebut China yang investasi, pertanyaan saya sudah berapa dia bawa uang ke Indonesia. Tidak jelaskan?," kata Syarief di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Syarief menilai lolosnya China sebagai kontraktor utama karena ada perlakuan istimewa pemerintah terhadap China sehingga Jepang tersingkir sebagai salah satu kompetiter proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Mestinya, ujar mantan Menteri Koperasi dan UMKM ini, pemerintah tidak boleh memberikan hak-hak istimewa terhadap kompetiter untuk mendapatkan kualitas pekerjaan dan efisiensi dalam membangun infrastruktur publik.

"Tapi karena pemerintah memberikan white card (keistimewaan) kepada China akibatnya ekonomi dan rakyat kita yang harus menanggung risikonya. Sejumlah investor Jepang hengkang ke luar negeri dan itu menambah pengangguran," katanya.

Akibat pemerintah memberikan keistimewaan kepada China, lanjut. Syarief tidak hanya investor Jepang yang kabur dari Indonesia, tapi juga Amerika Serikat.

"Kalangan pengusaha sudah mulai pesimis dengan kondisi ekonomi Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo," tegasnya.

Syarief kemudian membandingkan pemerintahan Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBYY. Menurutnya, pada akhir masa jabatan SBY angka pengangguran di posisi satu digit.

"Sekarang angka pengangguran kembali dua digit mencapai 11 persen. Rakyat miskin di masa Pak SBY sedikit, sekarang rakyat miskin bertambah banyak," kata Syarief.

Selain itu, dia juga mengkritisi pernyataan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri yang menyatakan jangan pusing dengan perusahaan Jepang yang kabur.

"Pertanyaan saya, mana investasi Tiongkok yang masuk, tidak sampai 10 persen. Tidak sesuai dengan janjinya," tandas Syarief.

Editor : Surya

Berita Lainnya

Kolaborasi Luwes, Dampak Besar: Meningkatkan Awareness dengan Komunitas Niche

28-11-2024 | 09:44 WIB

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

28-11-2024 | 08:44 WIB

Belanja Sparepart Asli Suzuki Lebih Hemat Saat Pameran

27-11-2024 | 19:31 WIB