Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Defisit Rp339 Miliar, Hari Ini APBD 2016 Kepri akan Dirasionalisasi Jadi Rp2,8 Triliun
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 02-02-2016 | 08:24 WIB
penjabat-gubernur-nuryanto.jpg Honda-Batam
Penjabat Gubernur Kepri. Nuryanto. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang  - Nasib APBD 2016 Kepri, hingga saat ini semakin tidak jelas. Setelah sebelumnya, mengalami defisit Rp339 miliar dari Rp3,56 triliun yang disahkan dan dianggarkan pemerintah dan DPRD Kepri. 

Sedangkan jawaban pemerintah Provinsi Kepri atas evaluasi Mendagri pada beberapa nomenklatur pos penganggaran yang tidak diperbolehkan, juga belum disampaikan Pemprov Kepri ke Mendagri. 

Penjabat Gubernur Kepri, Nuryanto yang dikonfirmasi BATAMTODAY.COM mengenai nasib APBD 2016 mengatakan, sejak semalam, hasil evalusi Mendagri itu sedang disikapi, khusunya mengenai dana Bantuan Sosial (Bansos), berupa beasiswa dan anggaran untuk menggaji dosen UMRAH (Universitas Maritim Raja Ali Haji) Tanjungpinang. Serta, alokasi anggaran untuk kabupaten/kota dari hasil Kesepakatan MoU yang dilakukan Pemerintah Provinsi sebelumnya. 

"Semalam sudah dirapatkan, ada memang beberapa yang perlu disikapi, khusunya terhadap kesepakatan MoU yang sudah dibuat sebelumnya. Saya sendiri baru tahu, setelah dilantik sebagai PJ Gubernur dan pos-pos penganggaran ini yang menjadi 

catata Mendagri," ujar Nuryanto pada wartwan usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Kepri di Gedung DPRD-Dompak, Senin, (1/2/2016).

Selain masalah nomenklatur pos anggaran yang menurut Mendagri ada yang tidak boleh didalam APBD 2016 Kepri adalah pembahasan juga dilakukan, atas terjadinya defisit anggaran dari penerimaan sektor DBH (Dana Bagi Hasil) dari Rp400 miliar sebelumnya diproyeksikan pada APBS 2016. Sementara setelah keluar Keppres tentang bagi basil Migas Kepri hanya memperoleh Rp11,9 milliar, atau minus 95 persen dari yang diproyeksikan. 

"Mengenai DBH ini, kita juga sudah menyurati juga Menteri Keuangan, dan setelah ditetapkan ternyata signifikasi perolehaan DBH Kepri hanya tinggal Rp11,9 miliar tahun 2016 ini," ujarnya. 

Pembahasan, penyesuaiaan dan rasionalisasi anggaran, kata Nuryanto, akan kembali dilakukan dengan seluruh SKPD. Dan setelah adanya rasionalisasi, selanjutnya Tim TAPD Provinsi Kepri akan kembali melakukan pembahasan sinkronisasi dan rasionalisasi besaran APBD 2016 Kepri itu dengan unsur pimpinan dan tim Banggar DPRD Kepri hari ini, Selasa, (2/2/2016).

"Hari ini, antara pengeluaran dan pemasukan dari besaran APBD 2016 paska evaluasi Gubernur ini akan kami bahas. Selanjutnya, besok akan kembali dilakukan pembahasan penyesuaiaanya dengan DPRD Kepri," ujar Nuryanto. 

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak juga mengatakan, pembahasan sinkronisasi terhadap kegiatan dan besaran APBD Kepri, akan dilakukan setelah pemerintah Provinsi Kepri memberikan jawaban atas evaluasi Mendagri. 

"Selanjutnya, dengan adanya pengurangan jumlah besara APBD 2016 Itu, akan kembali dibahas dan disinkronkan Pemerintah Provinsi Kepri dengan DPRD Kepri, sebelum akahirnya akan dilaksanakan," ujarnya.

Dari besaran Rp3.056 triliun APBD Kepri yang disahakan sebelumnya, karena defisit penerimaan DBH, Jumaga memprediksi besaran APBD 2016 Kepri akan berkurang menjadi Rp2.8 triliun hingga Rp3 triliun. 

"Adanya pengurangan ini, yang nantinya akan kita bahas dan sinkronkan kembali di tingkat Banggar DPRD, dengan melihat dari skala prioritas kegiatan pembangunan yang direncanakan," lanjutnya. 

Editor: Dardani

Berita Lainnya

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

22-11-2024 | 08:24 WIB

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

20-11-2024 | 08:24 WIB

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi

19-11-2024 | 08:04 WIB