Status FTZ Batam Diubah Jadi KEK dalam Bentuk Enclave

Status FTZ Batam Diubah Jadi KEK dalam Bentuk Enclave

Oleh : Irawan

Rabu | 20-01-2016 | 15:57 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah memastikan akan mengubah status free trade zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam dalam bentuk enclave (bonded zone/kawasan berikat), tidak dilakukan secara menyeluruh seluruh Pulau Batam seperti selama ini.

Hal itu dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam pengelolaan kawasan FTZ, serta menolak upaya peleburan BP Batam ke dalam Pemko Batam.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Jakarta, Rabu (20/1/2016), mengatakan, pengubahan status FTZ Batam menjadi KEK merupakan upaya untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang.

"Prinsipnya, pemerintah akan ambil keputusan terkait pengelolaan Batam yang dualisme dengan pemerintah daerah, dalam jangka panjang akan melihat apakah status FTZ akan dinaikan ke KEK dengan tetap memperhatikan kepastian investasi yang sekarang dan yang akan datang," kata Franky.

Franky menambahkan, penyelesaian masalah dualisme pengelolaan Batam akan diutamakan, namun keseluruhan permasalahan KEK pun akan dibenahi. Baca: Presiden Perintahkan Dualisme Kewenangan Pemko dan BP Batam Segera Diselesaikan

"Nanti satu pintunya ada di KEK ini. Sekarang itu hanya Batam, nanti Bintan dan Karimun juga yang akan di-review. Ke depannya dari FTZ akan jadi KEK," katanya.

Menurut Franky, payung hukum untuk mengubah FTZ menjadi KEK akan dilakukan pengkajian ulang Peraturan Pemerintah (PP).

"Sekarang masih otoritas Batam, sekarang dasar hukumnya belum ada. Perlu dibuat dan nanti disampaikan, marketnya tidak Singapura saja, kami nanti akan terkait pelabuhan. Sekali lagi ketersediaan lahan harus ada dahulu, prinsipnya dualismenya hilangkan," katanya.

Seperti diketahui, Batam bukan merupakan KEK karena memiliki fasilitas FTZ selama 70 tahun, dan bukan kawasan berikat, meskipun penanamaan Otorita Batam diganti namanya menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam yang merupakan bagian dari KEK Batam, Bintan dan Karimun yang dibentuk berdasarkan UU No. UU No 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian dirubah beberapa kali melalui PERPU, sehingga di undangkan menjadi UU no 44 tahun 2007.

Ada juga Undang-Undang 36 tahun 2000 Tentang " Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang serta masih banyak Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam.

Kemudian di saat masa akhir jabatan anggota DPR Pusat tahun 2009, bersama dengan pemerintah pusat dibahas mengenai UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan memayungi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Batam dan daerah lainnya di Indonesia.

Dengan akan diubahnya status FTZ Batam menjadi KEK Batam, maka jumlah KEK di Indonesia bertambah satu lagi yang saat ini berjumlah 8 KEK. Yaitu KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara), KEK Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur), KEK Kota Palu (Sulawesi Tengah), KEK Morotai Kabupaten Morotai (Maluku Utara), KEK Tanjung Api Api Kabupaten Banyuasin (Sumatera Selatan), KEK Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang (Banten), KEK Mandalika Kabupaten Lombok (NTB), dan KEK Bitung (Sulawesi Utara).

Dalam Rapat Kabinet Terbatas kemarin di Istana Negara, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memaparkan opsi penyelesaian permasalahan di FTZ Batam.

Yakni opsi menjadikan FTZ Batam sebagai KEK dan melebur Badan Pengusahaan (BP) Batam ke dalam Pemerintah Kota Batam.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Bangun Koperasi di Kawasan Transmigrasi, Viva Yoga: Langkah Baik Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Pemerintah Umumkan Penurunan Tarif Tiket Pesawat Sebesar 10 Persen Selama Nataru

Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada

Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN tidak Netral Selama Pilkada

Kandang Banteng Kalah di Pilkada Jateng, Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Kekuatan Halalkan Segala Cara

BMKG Prediksi Bencana Hidrometeorologi akan Berlangsung hingga April 2025

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Tri Hita Karana Universal Reflection Journey, Seruan Harmoni dan Transformasi Global

Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Baru Perdagangan Antarpulau

Indonesia Gandeng Arizona State University Bangun Ekosistem Industri Semikonduktor