Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dukung Pengembangan KEK Batam

Presiden Perintahkan Dualisme Kewenangan Pemko dan BP Batam Segera Diselesaikan
Oleh : Irawan
Selasa | 19-01-2016 | 19:41 WIB
Jokowi_Rapat_Kabinet.jpg Honda-Batam
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Tribunnews.com)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan yang menghambat pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK).


"Kita telah memasuki era kompetisi, era persaingan, sehingga memerlukan langkah-langkah terobosan untuk merevitalisasi beberapa kawasan ekonomi khusus,” kata Presiden saat memimpin Rapat Kabinet Terbatas di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Menurutnya, pemerintah segera memperbaiki kelemahan dan hambatan pelaksanaan program pengembangan KEK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baca: Presiden Pimpin Rapat Kabinet Terbatas Bahas Permasalahan Batam

Hal ini perlu dilakukan mengingat KEK ini masuk ke dalam paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Pengembangan KEK, lanjutnya, merupakan kebutuhan yang cukup penting.

Presiden menuturkan, pemerintah harus berani menyelesaikan seluruh persoalan dan hambatan yang membuat pelaksanaan free trade zone (FTZ) Batam sulit berkembang, serta tidak memiliki daya tarik dan daya saing tersendiri agar investor mau menanamkan modalnya.

Menurutnya, dualisme kewenangan dan pengelolaan yang terjadi di Batam telah menghambat proses investasi, karena berdampak kepada kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur.

"Dualisme pengelolaan di Batam sendiri berdampak pada investor dan masalah infrastruktur dan hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, saya ingin masalah yang ada diselesaikan," katanya.

Tumpang tindih pengaturan tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menyebabkan keraguan bagi pemilik modal untuk berinvestasi di dalam negeri.

Dalam Rapat Kabinet Terbatas, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memaparkan opsi penyelesaian permasalahan di FTZ Batam.

Yakni menjadikan FTZ Batam sebagai KEK dan melebur Badan Pengusahaan (BP) Batam ke dalam Pemerintah Kota Batam.

Editor: Surya

Berita Lainnya

Tri Hita Karana Universal Reflection Journey, Seruan Harmoni dan Transformasi Global

27-11-2024 | 15:44 WIB

Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Baru Perdagangan Antarpulau

27-11-2024 | 15:24 WIB

Indonesia Gandeng Arizona State University Bangun Ekosistem Industri Semikonduktor

27-11-2024 | 14:24 WIB