Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Terima Rekomendasi Dua Opsi dari Menko Perekonomian

Presiden Pimpin Rapat Kabinet Terbatas Bahas Permasalahan Batam
Oleh : Irawan
Selasa | 19-01-2016 | 17:32 WIB
Jokowi_Rapat_Kabinet.jpg Honda-Batam
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini memimpin Rapat Kabinet Terbatas membahas permasalahan kawasan perdagangan bebas, atau Free Trade Zone (FTZ) Batam. Rapat Kabinet Terbatas ini merupakan rapat kelima yang digelar untuk mencari solusi terbaik.


"Rapat kali ini adalah rapat terbatas yang kurang lebih yang kelima ini, mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas FTZ di Batam," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016)

Menurut Presiden, Kawasan Batam menjadi persoalan, karena ada dualisme‎ pengelolaan, yakni oleh  Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Akibatnya, memberikan dampak ketidakpastian hukum bagi investor.

"‎Ini juga berdampak kepada kepastian hukum bagi investor, masalah penyediaan infrastruktur, masalah kelambanan dalam perizinan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Saya ingin masalah ini segera diselesaikan," katanya.

Presiden menambahkan, sekarang sudah masuk dalam era kompetisi. Indonesia membutuhkan banyak kawasan ekonomi khusus untuk mendorong industrialisasi lebih baik. Masalah seperti Batam, seharusnya sudah terselesaikan sejak sebelumnya.

"Seluruh kawasan ekonomi khusus harus mempunyai daya tarik, memiliki daya saing, competitiveness, mempunyai keunggulan-keunggulan, sehingga kita perlu mengurai dan harus berani menyelesaikan persoalan-persoalan, mengurai hambatan-hambatan yang membuat KEK ini sulit dibangun dan tidak berkembang dengan baik," katanya.

Hadir dalam rapat adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menko Puan Maharani‎, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri PPN Sofyan Djalil, dan Kepala BKPM Franky Sibarani.

Dalam Rapat Kabinet Terbatas itu, Menteri Perekonomian (Menko) Darmin Nasution menyerahkan rekomendasi dua opsi mengenai pengelolaan Batam agar pertumbuhan ekonominya tidak terus mengalami pelambatan kepada Presiden Joko Widodo. 

Dua opsi tersebut adalah dua menjadikan kawasan free trade zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, dan melakukan peleburan BP Batam ke dalam Pemko Batam. Baca: Darmin Sampaikan Dua Opsi Solusi untuk Batam kepada Presiden Jokowi

Editor : Surya

Berita Lainnya

Tri Hita Karana Universal Reflection Journey, Seruan Harmoni dan Transformasi Global

27-11-2024 | 15:44 WIB

Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Baru Perdagangan Antarpulau

27-11-2024 | 15:24 WIB

Indonesia Gandeng Arizona State University Bangun Ekosistem Industri Semikonduktor

27-11-2024 | 14:24 WIB