Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kelanjutan Permufakatan Jahat Bansos Sumut

Jokowi Didesak Copot Jaksa Agung dan Keluarkan Nasdem dari Barisan Koalisi
Oleh : Surya
Senin | 18-01-2016 | 16:01 WIB
Jaksa_agung.jpg Honda-Batam
Jaksa Agung HM Prasetyo, mantan politisi Partai Nasdem

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Presiden Joko Widodo atau Jokowi didesak untuk mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dan mengeluarkan Partai Nasdem dari barisan koalisi pendukung pemerintahannya.


Desakan ini disampaikan pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/1/2016).

Menurut dia, Jokowi harus membuat kasus korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebagai alasan membersihkan pemerintahannya, maupun koalisinya dari indikasi kuat pemufakatan jahat yang dilakukan oleh elit-elit Partai Nasdem.

"Dengan membersihkan pemerintahan dan koalisi yang dibangunnya maka di masa mendatang, Jokowi akan terhindar dari beban," ujarnya.

Namun, sambung Budyatna lagi, jika hal itu tidak segera dilakukan maka akan berbahaya buat Jokowi sendiri, karena bisa saja terseret-seret dalam pemufakatan jahat itu.

"Kalau saya lihat kesalahan jaksa agung bukan hanya menutupi kasus yang melibatkan partainya dan bisa jadi melibatkan dirinya juga, tapi juga mencari-cari kesalahan orang lain yang kasus pidananya sangat sumir," katanya.

Indikasi pemufakatan jahatnya sangat kuat karena sudah ada eks Gubernur Sumut Gatot dan istrinya, juga bekas Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis dan bekas Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capela yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi, demikian kata Budyatna.

Sebelumnya Patrice Rio Cappela disebut-sebut menerima Rp 200 jutaa dari istri gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho, sebagai tanda terimakasih untuk kesediaanya membicarakan kasus tersebut dengan Jaksa Agung H.M.Prasetyo. 

Nama Surya Paloh juga turut terseret, karena pernah memediasi pertemuan mereka di kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta.

Editor : Surya