Komisi VI DPR Tunda Pembahasan Panja FTZ Batam Hingga Pekan Depan

Komisi VI DPR Tunda Pembahasan Panja FTZ Batam Hingga Pekan Depan

Oleh : Surya

Kamis | 14-01-2016 | 19:45 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Alex Noerdin. (Foto: Ist)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Panitia Kerja (FTZ) Batam Komisi VI DPR menunda pembahasan masalah kelanjutan investasi di Batam, termasuk membahas rencana pemerintah membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam pekan depan.

"Rapat soal FTZ kita tunda, kita batalkan. Nanti minggu depan dijadwalkan," kata Dodi Alex Noerdin, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Rencananya, Dodi akan memimpin rapat Panja FTZ Batam pada pukul 13.00 WIB. Dodi beralasan, penundaan karena anggota Komisi VI DPR masih banyak di luar kota, dan terjadinya peristiwa teror di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta.

Karena tak rapat tidak jadi digelar, ruangan Komisi VI DPR di gedung Nusantara I digelapkan lampu penerangannya.

Dodi yang mengenakan batik abu-abu dan celana coklat, kemudian terlihat buru-buru meninggalkan gedung DPR ditemani ajudan dan staf pribadinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Alex Noerdin menyatakan Komisi VI menolak rencana pemerintah untuk membubarkan BP Batam karena masalah dualisme kewenangan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Pembubaran BP Batam dinilainya banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, dan akan membuat investor makin bingung dengan iklim investasi di Indonesia.

Dodi mengatakan, Komisi VI DPR, pada Rabu (13/1/2016), akan memulai pembahasan Panja FTZ Batam, termasuk membahas pro kontra pembubaran BP Batam.

"Besok (Kamis,14 Januari 2016, red) Komisi VI memulai pembahasan Panja FTZ Batam. Tapi kita tegas tolak BP Batam dibubarkan, karena banyak mudharatnya," kata Dodi di Jakarta. Baca: Besok, Panja FTZ Komisi VI DPR Bahas Kisruh Investasi di Batam

Menurut Dodi, Panja FTZ Batam akan mempelajari tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.

"Kita akan dudukkan bersama pemerintah, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam agar duduk bareng masalah tumpang tindih kewenangan ini agar dibahas bersama, jangan sepihak atau sendiri-sendiri," katanya.

Dodi menegaskan, antara BP Batam dan Pemko Batam, sebenarnya memiliki tugas masing-masing sesuai tupoksinya, dan ada pembagian kewenangan dalam perijinan investasi.

"Jadi sudah jelas, sudah ada pembagian tugas masing-masing. Ini yang akan kita pertegas. Kita mulai bahas besok, termasuk pihak-pihak yang akan diundang," kata politisi Partai Golkar ini.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Kapendam V Brawijaya Ingatkan Prajurit Akan Bahaya Judi Online

Paripurna DPRD Kepri, Gubernur Ansar Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P 2024

Kunker di Baru Merah dan Sengkuang Batam, Gubernur Ansar Disambut Antusias Masyarakat

Seleksi CPNS Mundur Lagi ke Agustus 2024, Menpan Sebut Ada Kendala Formasi

Kalahkan Malaysia Lewat Adu Penalti, Australia Juara 3 Piala AFF U-19

Kontingen Tanjungpinang Raih Juara Umum Kedua di POPDA IX Kepri 2024

22 Tahun Kelola Pelabuhan Batam Center, PT Synergy Tharada Ungkap Kekecewaan terhadap BP Batam

Kapal Tujuan Tarempa-Palmatak Tenggelam, 7 Penumpang Berhasil Dievakuasi

Wakapolda Kepri Buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2024

Gelar Rapat di Pelabuhan Tanpa Izin, Nika Astaga: BUP BP Batam tidak Punya Etika

Warga Rempang Terus Bergeser, BP Batam Komitmen Kedepankan Pendekatan Humanis dan Persuasif

Laka Lantas di Jalan Toapaya Bintan, Dua Perempuan Dilarikan ke RUSP Kepri

Menko Airlangga Dorong Kawasan Industri yang Lebih Kompetitif dan Berkelanjutan

Merevolusi Perdagangan CFD dengan Indikator Leading DiNapoli, EBC Financial Group Umumkan Kemitraan Strategis

Transaksi Keuangan di Ponpes Modern Al Kautsar Pekanbaru Mulai Gunakan Oncard BRK Syariah