Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Gagal Capai Kesepakatan, Darmin Lanjutkan Rakor FTZ Batam Pekan Depan
Oleh : Surya
Selasa | 05-01-2016 | 17:49 WIB
Darmin_Nasution.jpg Honda-Batam
Menko Perekonomian Darmin Nasution

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rapat koordinasi (Rakor) yang membahas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas/free trade zone (FTZ) Batam di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/1/2016), gagal mencapai kesepakatan untuk mencari solusi penyelesaian masalah investasi di Batam.



Rakor yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution itu akan dilanjutkan pekan depan, sebelum hasilnya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diambil keputusan.

"Itu rakor belum tuntas, kita akan bahas lagi minggu depan, sebelum kemudian disampaikan ke Presiden, rekomendasinya," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Rakor tersebut dihadiri beberapa menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertahanan Nasional Ferry Mursyidan Baldan‎, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani.

Menurut Darmin, pemerintah akan memberikan solusi bagi masalah investasi di Batam, tapi tidak bisa diberikan sekaligus. "Jadi nanti ada masa transisinya, karena persoalan utama di sana adanya tumpang tindih kewenangan," katanya.

Tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, kata Darmin, membingungkan dunia usaha karena mengajukan izin kedua intansi tersebut.

"Masing-masing mengerjakan hal yang sama, masing-masing mengerjakan hal yang beda, tapi harus ditempuh dunia usaha, baik ke BP Batam atau ke Pemdanya (Pemko Batam)," katanya.

Karena itu, lanjut Menko Perekonomian, rekomendasi yang akan diberikan kepafa Presiden Jokowi guna mengambil keputusan soal Batam, adalah bagaimana tidak ada tumpang tindih lagi kewenangan antara BP Batam dengan Pemko Batam.

"Nanti solusi untuk masalah Batam ini, rekomendasi atau arahnya bagaimana membuat itu tidak ada overlapping, tidak ada tumpang tindih lagi," katanya.

Menko Perekonomian berharap agar semua pihak untuk tidak berandai-andai dulu terhadap keputusan apa yang bakal diambil pemerintah dalam rangka mencari solusi pelambatan pertumbuhan ekonomi Batam.

"Saya belum ingin menjawab, nanti kita lihat. Kalau dihitung-hitung, itu namanya menafsir-nasfir. Makanya saya kan tidak bilang memutuskan, akan ada rakor lanjutan dan ini masih akan dibahas di Sidang Kabinet," katanya.

Darmin menambahkan, perselisihan antara BP Batam dengan Batam ini berpengaruh terhadap kondisi investasi dan aktivitas produksi perusahaan.

"Kita mau cari jalan keluar. Perkembangan Batam melambat, nggak seperti yang diharapkan. Penyebabnya ada dualisme antara badan pengelola dengan Pemda tadi,"‎ katanya.

Darmin mengungkapkan, persoalan ini sempat menjadi pembahasan di Sidang Kabinet pada 4 Desember 2015 lalu, dan Presiden Jokowi pun memerintahkan agar ini dibahas pada level lebih teknis, sebelum kemudian dilaporkan kembali dalam pengambilan keputusan.

"Ya, kita memang dapat tugas dari rapat sidang kabinet untuk cari solusi," tambahnya. Baca: Darmin Gelar Rakor Cari Solusi Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Batam

Editor: Surya

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Tabungan Payroll Bank Muamalat Tumbuh Pesat

21-05-2024 | 10:28 WIB

Lakukan Kejahatan di Gaza, ICC Ajukan Surat Penangkapan Netanyahu

21-05-2024 | 09:40 WIB

Sinar Mas Land dan Astra Land Indonesia Jalin Kerja Sama Strategis, Kembangkan Kawasan Residensial Baru

21-05-2024 | 09:24 WIB