BATAM, batamtoday - Rapat raripurna retribusi parkir di Gedung DPRD Kota Batam bersama Pemko Batam kebali tertunda karena belum matang untuk  menetukan harga parkir, Kamis 4 Agustus 2011, sekitar pukul 15.30 WIB.

"Pansus mendesak Pemko Batam untuk serius memutuskan restrebusi parkir. Sehingga perhitungan pansus terhadap potensi pendapatan dari parkir benar-benar didasari oleh satu data ilmiah yang riil." ujar Sukaryo, anggota Pansus Perda Parkir.

Sukaryo mengatakan, berdasarkan data yang dipegang pansus, terdapat sekitar 282.000 kendaraan roda dua, 62.000 roda empat, dan 1.000 truk. Berdasar data tersebut, lanjutnya, jika menggunakan sistim berlangganan untuk keseluruhan kendaraan, maka potensi pendapatan asli daerah untuk parkir saja mencapai Rp75 miliar.

"Kalau dapat tertata dengan optimal, dengan dana miliaran ini, maka dapat membantu 700 juru parkir di Batam, dan tentunya dapat membantu PAD Kota Batam," kata dia.

Selain itu, kata Sukaryo, saat ini pihaknya sedang menyusun program yang dapat menjamin juru parkir, seperti  asuransi, seragam, dan jaminan lainnya. Namun, tambahnya karena parkir bersifat retribusi, bukan pajak, sehingga masyarakat khususnya pemilik kendaraan tidak bisa dipaksakan untuk berlangganan.

"Pansus memberi pilihan kepada masyarakat, yakni  parkir berlangganan atau harian seperti biasa," katanya.

Sementara itu, pemberitaan sebelumnya, menyebutkan tarif parkir harian di patok oleh Pemko Batam selaku pengusul ranperda sebesar  Rp1.000 untuk roda dua, Rp2.000 untuk roda empat, dan Rp 3.000 untuk truk dengan tarif per sekali parkir.

Sedangkan tarif berlangganan yang diajukan yaitu Rp180.000 per tahun untuk roda dua, Rp360.000 kendaraan roda empat, dan Rp540.000 untuk truk.

"Kami meminta agar tarif ini diturunkan, khususnya untuk yang berlangganan. Agar masyarakat lebih tertarik dan memilih langganan. Sehingga target awal yang berlangganan hanya 30 persen, bisa naik sampai 50 persen," pungkas Karyo.