Tjahjo Sebut Pembentukan BP Batam Sejak Awal Salah, Tapi Diteruskan

Tjahjo Sebut Pembentukan BP Batam Sejak Awal Salah, Tapi Diteruskan

Oleh : Surya

Selasa | 05-01-2016 | 14:15 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ternyata punya alasan tersendiri mengusulkan agar pemerintah menghapus atau membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai Januari 2016.

Tjahjo Kumolo menilai, ada kesalahan dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam, yang dibentuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan fasilitas 70 tahun.

Meskipun pembentukan BP Batam (dahulu Otorita Batam) terlebih dahulu sekitar tahun 70-an dibandingkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang dibentuk pada 1999, tetap saja ada kesalahan.

Akibatnya, hasil yang didapatkan oleh Batam, serta Indonesia, pada umumnya tidak sesuai yang diharapkan, padahal Batam dirancang untuk menyaingi ekonomi Singapura. Baca: Tjahjo Sebut akan Ada Perubahan UU atau PP untuk Efektifkan Kepri

Menurut Tjahjo, terlalu banyak pihak yang ikut campur dalam pengelolaan tersebut. Baik dari â€ŽBadan Pengusahaan Batam (BP Batam), pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi. Bahkan Tjahjo menyebutkan, ada setoran pajak yang hilang Rp20 triliun per tahun.

"Ini sejak lahir salah, sehingga bagaimana kewenangan yang ada duplikasi Pemerintah Kota Batam dan Otoritas Batam ada kewenangan pusat juga ada, sehingga tidak mencapai target. Pajak Rp 20 triliun hilang per tahun,â€Ž" ungkap Tjahjo di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Tjahjo menuturkan, cita-cita awal dibentuknya kawasan tersebut adalah untuk menyaingi negara tetangga Singapura dan Malaysia. Seiring dengan pesatnya industriâ€Ž yang tumbuh. Namun, kondisi sekarang Batam tidak memperlihatkan perkembangan yang berarti.

"Keinginan kita jelas, Batam dibangun industrinya perekonomiannya bukan untuk melayani Singapura, tapi kita ingin saingi Singapura dan malaysia. Jadi, harus ada langkah kebijakan yang lebih komperhensif, yang bisa menata kawasan ekonomi Batam,"â€Ž jelasnya.

Dia menginginkan agar Batam hanya dikelola oleh satu pihak. Maka dari itu perlu dibahas dalam rapat koordinasi dan kemudian dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pengambilan keputusan.

"Yang jelas, bahwa duplikasi kewenangan antara pemerintah Batam, Pemprov dan antara Otoritas Batam sudah nggak bisa. Jadi kalau diteruskan sampai kapan pun Batam tidak mampu berkembang secara ekonomi," kata Tjahjo. Baca: Darmin Gelar Rakor Cari Solusi Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Batam

Kawasan Batam mengacu kepada UU No. 36 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan kemudian diubah beberapa kali melalui Perppu, sehingga diundangkan menjadi UU No. 44 tahun 2007. Pada 2009 silam juga sempat adanya pembahasan agar Batam diarahkan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi