Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Darmin Gelar Rakor Cari Solusi Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Batam
Oleh : Surya
Selasa | 05-01-2016 | 12:52 WIB
Darmin_Nasution.jpg Honda-Batam
Menko Perekonomian Darmin Nasution

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Selasa (5/1/2015) ini, menggelar rapor koordinasi (rakor) membahas masalah revitalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam.


Rakor ini digelar untuk menjawab pernyataan kontroversial Mendagri Tjahjo Kumolo yang memicu kegaduhan di Batam dan Kemenko Perekonomian karena membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Januari 2016 ini.

Rencananya rakor tersebut digelar pada Senin (4/1/2016) kemarin, namun batal karena ada rakor pengelolaan pungutan Dana Ketahanan Energi. "Kami ingin mencari jalan keluar," kata Darmin Nasution, Menko Perekonomian, di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Darmin mengatakan, bahwa perkembangan FTZ Batam tidak sesuai harapan dan pertumbuhan Batam cenderung melambat. "Perkembangan Batam cenderung melambat, tidak seperti yang diharapkan," katanya.

Darmin menilai, bahwa masalah FTZ Batam ini disebabkan oleh dualisme kewenangan yang ada di Batam antara BP Batam dan Pemerintah Kota. (Pemko) Batam. 

"Untuk itu, rapat koordinasi digelar untuk mencari solusinya. Ya, kami mendapat tugas dari rapat sidang kabinet untuk mencari solusi, bagaimana nanti," katanya. Baca: Darmin Koreksi Pernyataan Mendagri Soal Pembubaran BP Batam

Rakor ini akan dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. 

Kemudian Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Ada beberapa solusi yang akan dibahas dalam rakor tersebut, antara lain membubarkan BP Batam karena kewenangannya tumpang tindih dengan Pemko Batam seperti diusulkan Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pembina pemerintah daerah.

Solusi lainnya adalah menjadikan Batam sebagai wilayah otononim khusus berbasis ekonomi seperti disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan keberadaan BP Batam tetap dipertahankan.

Usulan lain adalah pembentukan Badan seperti Otorita Batam, sebelum diubah menjadi BP Batam. Usulan yang mengemuka adalah Badan Otoritas Kawasan Ekonomi Khusus (BOKEK) Batam atau Badan Otoritas Kawasan Ekonomi Batam (BOKEB).

Tertinggal 
Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, Filipina, Vietnam, dan Thailand telah mendahului Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi. Padahal, beberapa tahun yang lalu, justru Indonesia menjadi negara paling depan di antara negara-negara tersebut.

"Dahulu, kita lebih awal dari negara lain dalam membangun ekonomi. Tapi satu per satu, mereka melewati kita. Filipina, Thailand, bahkan Vietnam jelas sudah melewati kita," katanya.

Meski demikian, Darmin mewanti-wanti agar tidak semakin tertinggal dengan negara tetangga. Bahkan, apabila semakin tertinggal, Indonesia dianggap sudah habis. "Jangan sampai Myanmar melewati kita. Kalau sampai lewat, lebih baik kita menyerah saja," katanya.

Editor: Surya

Berita Lainnya

Menko Airlangga Dorong Kawasan Industri yang Lebih Kompetitif dan Berkelanjutan

29-07-2024 | 10:04 WIB

Merevolusi Perdagangan CFD dengan Indikator Leading DiNapoli, EBC Financial Group Umumkan Kemitraan Strategis

29-07-2024 | 09:44 WIB

Transaksi Keuangan di Ponpes Modern Al Kautsar Pekanbaru Mulai Gunakan Oncard BRK Syariah

28-07-2024 | 10:04 WIB