Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kesalahan Sengaja Dicari-cari

Presiden PKS Dinilai Manfaatkan BPDO untuk Ganti Fahri Hamzah
Oleh : Surya
Senin | 04-01-2016 | 16:55 WIB
Hidayat.jpg Honda-Batam
Hidayat Nur Wahid

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, bahwa urusan pergantian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah urusan dan keputusan Presiden PKS, Sohibul Iman. Andai pun tahu siapa yang akan menggantikan Fahri, dirinya tidak berhak menyampaikannya.


"Saya gak mau bicarakan rumor yang belum pasti. Lagipula itu urusaan Presiden PKS, sehingga kalaupun saya tahu, saya tidak akan menjawab hal itu. Jika pun ada pergantian maka yang berhak menyampaikan yah presiden," ujar Hidayat ketika dihubungi, Senin (4/1/2015).

Hidayat membantah bahwa ada pergantian posisi wakil ketua DPR, karena adanya tekanan dari luar seperti dari pemerintahan. 

PKS dalam pengalamannya tidak pernah bisa ditekan dari luar, sehingga apapun keputusan itu baik mengganti atau tidak maka itu karena memang satu hal yang perlu dilakukan.

"Ditekan seperti apapun dari pengalaman PKS tidak akan mempan. Apapun keputusan yang diambil maka itu memang karena perlu diambil. Untuk itu yang bisa menjawab hanya  presiden, saya tidak berhak menjawab," jelasnya.

Presiden PKS, Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Al Jufri serta Ketua DPP PKS bidang politik, Al Muzamil Yusuf, yang sudah santer disebut sebagai calon pengganti Fahri Hamzah sebagai waka DPR, tidak ada satupun yang berhasil dihubungi, baik melalui sambungan telepon maupun SMS.

Bicara Fakta, Al Muzzamil Yusuf sendiri dalam sebuah wawancara televisi mengatakan bahwa saat ini evaluasi tengah dilakukan oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) terhadap pejabat publik PKS termasuk Fahri Hamzah. 

Dia juga membantah bahwa sudah ada isyarat dirinya akan menggantikan Fahri sebagai wakil ketua DPR. "Ini bukan masalah isyarat, bagi kami ini perintah. Perintah untuk berbuat yang terbaik," tegasnya.

Informasi yang didapat dari seorang sumber di internal PKS, langkah BPDO adalah hal yang aneh. DPP PKS seperti sedang memanfaatkan BPDO untuk mencari-cari kesalahan Fahri sekecil apapun.

Padahal seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan karena BPDO sifatnya pasif dan menunggu laporan. "Sekarang saya dengar BPDO sudah diperintahkan mencari kesalahan Fahri sekecil apapun," jelas sumber tersebut.

Isu pergantian Fahri sendiri semakin santer sejak Setya Novanto mundur dari jabatan sebagai Ketua DPR. Fahri selama ini dianggap terlalu membela Novanto dalam kasus Papa Minta Saham. 

Fahri selama ini juga dikenal sebagai politisi yang kritis dan vokal terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan mendorong terbentuknya Pansus Pelindo 2 dan Pansus Freeport agar semuanya terbuka dan masyarakat tahu siapa yang berada dibalik kedua kasus tersebut.

Dorongan pergantian Fahri nampaknya juga karena rezim pengurus PKS sekarang adalah rezim baru, sementara Fahri dikenal dekat dengan rezim sebelumnya di era kepemimpnan Presiden PKS, Anis Matta.

Editor: Surya

Berita Lainnya

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

22-11-2024 | 08:24 WIB

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

20-11-2024 | 08:24 WIB

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi

19-11-2024 | 08:04 WIB