APBD Lingga 2016 Gagal Disahkan, DPRD Minta SPPD dan Hak Lainnya di 2015 Dilunasi

APBD Lingga 2016 Gagal Disahkan, DPRD Minta SPPD dan Hak Lainnya di 2015 Dilunasi

Oleh : Nur Jali

Senin | 04-01-2016 | 14:01 WIB

Zakaria, anggota DPRD Lingga dari Fraksi PKS (Foto : Nur Jali)

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - DPRD Lingga membantah pengesahan APBD Lingga yang tertunda karena adanya isu keretakan hubungan beberapa anggota legislatif Lingga yang dipicu adanya tuntutan sebesar Rp 1,5 miliar per anggota, agar dimasukkan ke APBD 2016.

Hanya saja, legislatif dari Fraksi PKS yang hadir saat penundaan pengesahan APBD 2016 menyebut, dana itu merupakan tunggakan yang belum dibayarkan Pemkab kepada 20 orang anggota DPRD Lingga.

"Anggaran tersebut totalnya ada Rp 2,2 miliar, selebihnya anggaran untuk SPPD (perjalanan dinas-red), dana Banleg, dan beberapa anggaran yang menjadi hak anggota DPRD pada tahun 2015 lalu," kata Zakaria kepada BATAMTODAY.COM, Senin (04/01/15).

Menurutnya, ketidak-hadiran beberapa anggota legislatif pada pengesahan APBD 2016 pada tanggal 31 Desember 2015 lalu, akibat adanya miss komunikasi antar sesama anggota. Disamping itu pada tanggal yang ditetapkan, merupakan hari libur akhir tahun.

"Waktu itu kita tidak tahu alasan yang jelas dari mereka yang tidak datang, tapi hal itu tidak akan menjadi perpecahan di DPRD. Kita masih solid untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Mengenai sangsi keterlambatan pengesahan APBD 2016, anggota DPRD Lingga ini berharap adanya toleransi dari Gubernur Kepri. Mengingat semua tahapan yang diatur dalam Permendagri tentang penyusunan APBD tersebut sudah dilaksanakan. Bahkan pada tanggal 31 Desember 2015 lalu, DPRD Lingga hanya tinggal mengesahkannya saja.

"Kita tinggal mengesahkan, semua tahapan sudah dilaksanakan, dan pembahasan pun sudah selesai," ujarnya. Baca: APBD 2016 Belum Disahkan, Lingga Terancam Sanksi Administratif

Namun Zakaria belum bisa memastikan jadwal pengesahan APBD Murni Tahun Anggaran 2016 tersebut. Sebab sampai hari ini, sesama anggota DPRD masih menjalin komunikasi. "Anggaran yang akan kita sahkan dari draft sudah ada, sebesar Rp 754 miliar lebih," ungkapnya.

Editor: Udin

TERKINI
POPULER

Masyarakat Kepri Bakal Dapat 'Kartu Sakti' Fuel Card Plus AA Saat Bayar Pajak Tahunan Kendaraan

37 Penyandang Disabilitas Daftar Anggota Polri Tahun 2024

Bare Skin Glow Booster Pertama di Indonesia, Belotero Revive Hadir sebagai Solusi Bare Face Sehat

Hari Tuna Sedunia, KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Polri Luncurkan Whistle Blowing System untuk Awasi Proses Rekrutmen Anggota

Honda Kepri Siapkan 3 Perwakilan Komunitas ke Ajang Astra Honda Safety Riding Instructor Competition 2024

Pertamina Dukung Penggunaan Fuel Card 5.0 Pertlite di Batam

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

Teuku Hamzah Hussein Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Permasa Kepri

Listrik Diputus PLN, Warga Ruli Aniaya Guru dan Kepsek SD Yos Sudarso III Tanjunguncang

Jokowi Teken UU Desa, Kepala Desa Dapat Uang Pensiun dan Jabatan Capai 16 Tahun

Polres Bintan Tangkap Warga Tanjungpinang Pemilik 3 Pokok Ganja

Suka Buat Narasi Mengadu Domba, Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

Pilkada 2024, Ijeck Siap Maju Calon Gubernur Sumut

Putra Asli Tanjungpinang, Irjen Pol Yan Fitri Didorong Ikut Maju di Pilkada Kepri 2024