Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pembubaran BP Batam Baru Sebatas Ide dan Belum Dibicarakan dengan Stakeholder di Daerah
Oleh : Surya
Kamis | 31-12-2015 | 19:28 WIB
kapuspen-kemendagri1.jpg Honda-Batam
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmaji

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui rencana pemerintah menghapus Badan Pengusahaan (BP) Batam belum dikomunikasikan dengan para stakeholder di daerah, seperti Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK), BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.


"Belum dikomunikasikan. Baik dengan Pemda, DPRD, pihak BP Batam dan investor," kata Dodi Riatmaji, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, di Jakartaa, Kamis (31/12/2015).

Menurut Dodi, pemerintah berencana menghapus BP Batam agar kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah. Akan tetapi, hal ini baru sebatas hasil rapat kabinet di Istana Negara, beberapa waktu lalu yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rapat tersebut, kata Dodi, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah menteri lain.

"Dalam rapat, awalnya membicarakan hal-hal yang menghambat investasi. Salah satu isunya lalu ke arah adanya aturan yang menghambat. Maka penyelesaiannya adalah pemangkasan aturan dan penyempurnaan pelayanann," katanya.

Kemudian dalam rapat itu, muncul ide untuk membubarkan BP Batam yang dahulu bernama Otorita Batam, yang dibentuk oleh mantan Presiden BJ Habibie guna mengimbangi pertumbuhan ekonomi Singapura.

Sebab, sejak dibentuk Pemko Batam terjadi tumpang tindih kewenangan dalam perijinan investasi di Batam dengan BP Batam. "Jadi, nah, di Batam dicetuskanlah ide soal penghapusan BP Batam agar diserahkan ke pemerintah daerah," katanya.

Dodi mengatakan, penghapusan BP Batam dan menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah semacam itu tidak semudah membalik telapak tangan. Baca juga: Ini Pendapat Ketua Ombudsman RI Soal Pembubaran BP Batam

"Akan dilakukan komunikasi yang mengikutsertakan stakeholder. Intinya, ini adalah mempercepat dan menarik investasi. Kuncinya, perangkat pemerintah daerah harus kapabel agar peralihan ini sukses," katanya.

Editor: Surya