Tanpa Ketua DPR, Parlemen Indonesia Tetap Bisa Bekerja

Tanpa Ketua DPR, Parlemen Indonesia Tetap Bisa Bekerja

Oleh : Redaksi

Jum'at | 18-12-2015 | 10:03 WIB

Pelantikan di DPR RI. (Foto: BBC)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dengan tidak adanya ketua DPR baru hingga hari ini (18/12) yang merupakan hari terakhir DPR bekerja sebelum memasuki reses, artinya Indonesia tidak memiliki ketua DPR hingga awal tahun depan.

Tapi kekosongan kursi ketua DPR bagi pengamat tata negara Saldi Isra tidak masalah. "Apalagi ini memasuki masa reses, (DPR) masih bisa dijalankan oleh wakil yang lain. Dan pola seperti ini memang diterima dalam aturan tata tertib mereka, jadi kalau ketua berhalangan wakilnya bisa men-take over (mengambil alih) fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh ketua DPR," jelas Saldi.

Sejak Setya Novanto mundur sebagai ketua DPR, pada Rabu (16/12) malam, belum diketahui siapa yang akan menjadi orang nomor satu di lembaga legislatif tersebut.

Menurut UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD -biasa disebut MD3- ketua DPR yang baru nanti semestinya berasal dari partai yang sama dengan Setya Novanto, yakni Partai Golkar.

Namun karena terdapat dua versi kepengurusan di Partai Golkar ini, pengganti Setya belum jelas.

Selain itu, muncul pendapat agar undang-undang MD3 direvisi, sehingga memungkinkan pemilihan ketua DPR yang baru, seperti disampaikan anggota DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul. "Kalau kaitan revisi di mata kami (Partai Demokrat) itu baik. Kenapa? Hakekat pada partai politik menang pemilu itu apa? Menang kan?" kata Ruhut.

"Kalau sudah menang, selanjutnya adalah kekuasaan. Ketua DPR, MPR, nah ini kan lucu. PDIP menang tapi tak dapat apa-apa," katanya.

Wacana pemilihan ketua DPR yang baru, memungkinkan terpilih nama dari partai lain, sesuatu yang sepertinya tidak diinginkan oleh sekjen Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, Idrus Marham.

"Siapa yang akan menggantikan Setya Novanto itu kita serahkan kepada sistem yang ada di Partai Golkar. Ada mekanisme pengambilan keputusan di Partai Golkar untuk menentukan siapa (pengganti Novanto)," tegas Idrus.

Setya Novanto mengundurkan diri sebagai ketua DPR menyusul kesimpulan sidang Majelis Kehormatan Dewan yang menyatakan dia melakukan pelanggaran etika dengan skala sedang maupun berat.

Kasus Novanto berawal dari beredarnya rekaman pembicaraannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin, dan pengusaha M. Riza Chalid.

Dalam rekaman ini tersyirat adanya pemintaan saham Freeport untuk presiden dan wakil presiden, agar kontrak Freeport di Indonesia bisa diperpanjang. Baik presiden dan wakil presiden membantah terlibat. (Sumber: BBC Indonesia)

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Putusan Inkracht, Terpidana Kapten MT Arman 114 Resmi Jadi Buronan Kejari Batam

Cegah Penyebaran Penyakit Menular, Lapas Batam Gelar Skrining TB dan HIV

Telkom Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi Jelang HUT RI ke-79 di IKN

Rahn Emas Tumbuh, BRK Syariah Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Penaksir Emas

PMII Kepri Sesalkan Terjadinya Kasus Kekerasan Santri di Ponpes Madani Tebu Ireng Bintan

Pererat Silaturahmi Lewat Pertandingan Sepak Bola, Jurnalis Anambas Apresiasi Cabjari Tarempa

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024