BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Pelaksanaan Pilkada di Bintan secara keseluruhan sudah berjalan sukses, namun masih ada yang perlu diperbaiki. Terutama masalah pendataan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada itu dilapangan.

Eriyanti, Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Bintan, kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Kamis (10/12/2015) menyampaikan kalau pelaksanaan Pilkada Gubernur/ Wakil Gubernur Kepri dan Bupati/ Wakil Bupati Bintan 2015 yang dilaksanakan, mulai dari tahapan hingga selesai perhitungan suara ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), terbilang sukses.

Hanya saja masih ada catatan yang harus diperbaiki oleh penyelenggara Pilkada tersebut. Sebab dilapangan, masih ada kekurangan yang bisa menyebabkan ketidak-pedulian masyarakat, apabila hal itu tidak segera diperbaiki.

"Dari segi pelaksanaan, mulai dari tahapan hingga pencoblosan dan perhitungan sampai didapatnya gambaran siapa pemenangnya, terbilang sukses. Walaupun semuanya masih menunggu hasil penetapan yang akan dilakukan oleh KPU," ujar Eriyanti.

Dia menyebut, selama tahapan Pilkada berjalan, dirinya selalu mengikuti perkembangan yang ada ditengah masyarakat. Terutama untuk wilayah Bintan Bagian Utara. Hanya saja, saat hari pencoblosan, masih ditemukan sejumlah warga yang memiliki KTP Bintan, namun tidak bisa memberikan hak pilihnya. Sehingga warga kecewa dan terpaksa kembali ke rumah, tanpa menyalurkan hak pilihnya.

"Artinya kalau kepedulian warga untuk menyampaikan aspirasinya tidak diakomodir, jelas hal tersebut akan menjadikan warga itu nantinya antipati dan tidak perduli lagi," ujarnya.

Lebih jauh pengusaha perempuan yang akrab dipanggil Mbak Eri itu lagi mengungkapkan, dalam satu keluarga, ada yang tidak mendapatkan undangan, walaupun memiliki KTP. Padahal sebelumnya sudah didata oleh Pantarlih KPU yang melakukan pendataan secara langsung ke masyarakat.

"Sistem yang berjalan saat ini masih rancu. Terbukti masih banyak warga yang tidak menyampaikan hak  pilihnya. Bukan karena kemauannya atau tidak peduli, namun karena memang tidak terakomodirnya hak pilih warga oleh penyelenggara Pilkada di Bintan ini," katanya.

Kondisi itu diperparah dengan saling lempar tanggungjawab antar penyelenggara Pilkada, sehingga kedepannya perlu dilakukan perbaikan yang berimbas kepada kepentigan masyarakat. Dan yang terpenting katanya lagi, jangan sampai semua berharap kepedulian masyarakat harus tinggi, sementara sistem yang ada justru membuat masyarakat antipati.

"Jangankan keluarga besar, suami istri saja dalam satu kartu keluarga (KK), ada yang hanya satu terdaftar. Bahkan, ada lagi yang sudah jelas anggota TNI/ Polri, justru terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan untuk memilih. Ini menjadi catatan yang harus diperbaiki, demi pembelajaran politik bagi masyarakat kearah yang lebih baik lagi," tutupnya.