Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Terima Kunjungan Parlemen Georgia

Ketua MPR RI Minta Pembeliian Helicopter Kepresidenan dari Italia Dievaluasi
Oleh : Irawan
Rabu | 02-12-2015 | 10:01 WIB
20151201_133539_edit.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan sependapat dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pembelian helikopter kepresidenan jenis Agusta Westland (AW) 101. 

"Saya mendukung penuh pernyataan Pak JK (Jusuf Kalla) bahwa helikopter kepresidenan yang sekarang masih bagus. Utamakan produk dalam negeri sesuai dengan Nawacita yang didengungkan Presiden," kata Zulkifli Hasan di sela-sela jamuan makan malam dengan delegasi Parlemen Georgia di Hotel Mulia, Selasa (1/12/2015) malam. 

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan pembelian helikopter khusus VVIP bagi Presiden dan Wakil Presiden sangat berlebihan. Wapres berpendapat, helikopter Super Puma untuk VVIP yang saat ini dioperasikan TNI Angkatan Udara masih baik. 

Helikopter itu dibeli pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Zulkifli juga berpendapat sama bahwa helikopter Super Puma itu merupakan produk dalam negeri kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia. 

"Menjadi simbol negara yang sesuai dengan Nawacita, yaitu cinta produk dalam negeri," katanya. 

Menurut Zulkifli, sangat tepat usulan untuk menggunakan helikopter VVIP yang ada sekarang. "Presiden dan wakil presiden juga jarang menggunaklan, rata-rata hanya satu atau dua kali dalam sebulan," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Zulkifli, ada kekhawatiran bahwa produk helikopter VVIP dari Agusta Westland itu adalah produk pesanan India yang tidak jadi dibeli.  

"Harga heli yang ingin dibeli itu puluhan juta dollar, alangkah lebih baik dialihkan untuk pembelian alutsista yang lain," kata Ketua Umum PAN itu.

Terima kunjungan
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan parlemen Georgia pada Selasa (1/12/2015) siang di Ruang Delegasi MPR, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan parlemen Georgia dipimpin ketuanya David Ushupashvili menyampaikan bahwa Georgia berkomitmen untuk terus melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia di bidang ekonomi, politik dan stabilitas keamanan. David juga memuji keberagaman yang ada di Indonesia.

"Bapak Ketua kami dari Georgia sangat berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Indonesia negara yang sangat cinta damai, toleran dan banyak keragaman. Kami sangat mengapresiasi hubungan kedua negara yang telah terjalin selama ini," ujarnya.

Ketua Parlemen Georgia pun memuji lembaga Parlemen di Indonesia yang menurutnya jauh lebih besar dari negerinya.

"Kami juga sangat mengapresiasi lembaga Parlemen Indonesia yang sangat besar. Jauh lebih besar dari negara kami. Semoga kami bisa memahami dan belajar dari parlemen Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menilai sudah seharusnya negara lain mencontoh Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.

"Indonesia bisa sebagai contoh bagaimana toleransi beragama, bisa hidup dalam keragaman dalam demokrasi sebagai negara Muslim terbesar di dunia," ujar Zulkifli.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap Georgia sebagai negara yang secara teritorial berada diantara Turki dan Rusia mampu meredakan ketegangan diantara kedua negara.

"Tentu kita tahu kondisi saat ini hubungan Turki Rusia yang memanas saya harapkan sebagai negara yang demokratis, Turki Indonesia, Georgia, Rusia saya percaya kita berada di satu garis yakni memerangi terorisme seperti isis. Namun saya kira sangat baik jika menghindari hal-hal yang tak perlu yang memperkeruh hubungan antar negara dan antar wilayah," ujarnya.

Editor: Surya

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Kasdam V Brawijaya Halal Bihalal Bareng Kapolda dan Buruh Se-Jatim

26-04-2024 | 14:24 WIB

Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua

26-04-2024 | 12:24 WIB

Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

25-04-2024 | 17:08 WIB