PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD RI Gelar Rakor Konsolidasi Percepatan Pembangunan Kepri
Oleh : Roni Ginting
Kamis | 19-11-2015 | 18:48 WIB
rakor-dpd-batam.jpg honda-batam
Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas saat membuka rakor percepatan pembangunan Provinsi Kepri di Hotel Harmoni One.

BATAMTODAY.COM, Batam - DPD RI menggelar rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah dalam rangka konsolidasi dengan pemangku kepentingan untuk percepatan pembangunan Provinsi Kepri, di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Kamis (19/11/2015).

Acara tersebut dibuka Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan dihadiri oleh legislator DPD RI dari Kepri, yakni Hardi S Hood, M. Nabil dan Haripinto Tanuwidjaja.

Dalam sambutannya, Hemas mengatakan hasil dari Rakor tersebut yakni realisasi pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari APBN/APBN-P 2015 beserta kendalanya. Proyek-proyek besar yang perlu diprogramkan dalam rencana bertahap (multi-years) pada tahun-tahun mendatang termasuk RPJMD masing-masing daerah kabupaten/ kota/ provinsi. Lalu pengaduan masyarakat yang diterima anggota DPD RI menyangkut kewenangan Pemda.

"Rakor memiliki arti penting dalam penyusunan pertimbangan DPD RI tentang RAPBN serta penyusunan Prolegnas juga dalam menyerap dan menghimpun seluruh aspirasi daerah untuk selanjutnya diperjuangkan di tingkat pusat," kata Hemas.

Sementara, Kepala Bappeda Kepri Naharudin mengatakan dengan kegiatan ini sesuatu kegiatan yang sangat bernilai. "Melalui kegiatan ini akan menghasilkan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Naharudin.

Beberapa masukan dan keluhan yang disampaikan peserta salah satunya adalah tentang kewenangan Pemko dan BP Batam. Lalu ada keluhan dari pelaku UKM di Batam mengenai banyaknya Alfamart dan Indomaret yang sangat memukul usaha kecil menengah serta permasalahan beras di Kepri.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPD Haripinto Tanuwidjaja mengatakan masukan tersebut akan dibawa ke Pusat. Khusus mengenai beras, ia berpendapat sebaiknya impor langsung ke Batam tanpa harus melalui Pusat.

"Aspirasi akan kita tampung dan kita bahas untuk diperjuangkan di Pusat," kata Haripinto.

Editor: Dodo