Razia Barang Tak Berstandar SNI Bisa Ganggu Iklim Investasi di Kawasan FTZ

Razia Barang Tak Berstandar SNI Bisa Ganggu Iklim Investasi di Kawasan FTZ

Oleh : Surya

Selasa | 17-11-2015 | 12:55 WIB

Anggota MPR/DPD RI Haripinto Tanuwidjaja

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota MPR/DPD RI Haripinto Tanuwidjaja mengatakan penerapan hukum di Batam tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan terkait maraknya barang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya di Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

"Razia terhadap produk tak ber-SNI tersebut memang amanat dari UU Perlindungan Konsumen. Tapi itu ta sesuai dan sejalan dengan UU Free Trade Zone," kata Haripinto di Tanjungpinang, Kepri beberapa waktu lalu.

Dalam Seminar MPR RI dengan tema 'Penataan Sistem Perekonomian Nasional yang Berbasis Demokrasi Pancasila' yang diselenggarakan 31 Oktober 2015 lalu, di Hotel Furia Tanjungpinang itu menegaskan, kementerian terkait tidak boleh melupakan BBK sebagai kawasan FTZ.

"Kementerian tidak boleh juga melupakan kekhususan Batam sebagai wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Begitu juga dengan peraturan pemerintah terhadap penutupan kran impor beras yang seharusnya tidak diberlakukan di Kepri," katanya.

Karena itu, menurut Haripinto, penerapan hukum di Batam terkait hal inii tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia.

"Apakah razia itu sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen dengan UU FTZ. Kedua UU ini perlu disandingkan dan dibahas lebih lanjut," kata Anggota Komite IV DPD RI ini.

Senator Haripinto menilai apabila hal itu dipaksakan, dikwatirkan akan sangat mengganggu keberlangsungan iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum di Kepri.

"Ya tentu saja akan sangat meresahkan. Tidak hanya pengusaha yang resah, tapi juga masyarakat resah," kata Wakil Ketua BKSAP DPD RI ini.

Sedangkan Anggota DPRD Provinsi Kepri Rudy Chua dari Partai Hanura mengungkapkan, banyak pengusaha di Kepri berkeluh kesah terhadap maraknya razia terhadap produk-produk yang tidak berstandar SNI.

"Padahal kita merupakan daerah yang termasuk kawasan FTZ. Kebijakan pusat yang menutup impor beras juga dikeluhkan, dan masih banyak hal lain yang dikeluhkan pengusaha," kata Rudi Chua.

Selain membicarakan masalah razia barang tak berstandar SNI, seminar MPR RI tersebut juga menyinggung soal sistem pembangunan nasional, serta peranan DPD RI dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah.

Seminar MPR RI dengan tema 'Penataan Sistem Perekonomian Nasional Berbasis Demokrasi Pancasila' ini diikuti oleh 150 peserta terdiri dari mahasiswa, perwakilan organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat di Tanjungpinang, Kepri.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Tak Setor Retribusi Parkir 3 Bulan, Dishub Karimun Putus Kontrak Mitra

Kunker ke Desa Benan Lingga, Ansar Serahkan Bantuan Senilai Rp 1,12 Miliar

Real Madrid Resmi Perkenalkan Kylian Mbappe di Bernabeu

Deretan Mobil Ini Disuntik Mati Sepanjang 2024

Gubernur Ansar Resmikan Instalasi Farmasi Kepri, Vaksin dan Obat Kini Tersimpan Lebih Aman

Buka Pelatihan GTA, Sekda Kepri Tekankan Pentingnya Transformasi Pemerintahan di Era Digital

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Dimulai Hari Ini ! Ayo Raih Beasiswa Bagi Putra Putri Terbaik Bintan

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

DPD RI Usul Senator Diberikan Kewenangan Terlibat Proses Perekutan dan Pengusulan Calon Kepala Daerah

Rencana Batasi BBM Bersubsidi, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Temukan Model Distribusi yang Tepat Sasaran

Biro PHM Setjen DPD RI Terima Delegasi Diklat PKA Kemenkes