Razia Barang Tak Berstandar SNI Bisa Ganggu Iklim Investasi di Kawasan FTZ

Razia Barang Tak Berstandar SNI Bisa Ganggu Iklim Investasi di Kawasan FTZ

Oleh : Surya

Selasa | 17-11-2015 | 12:55 WIB

Anggota MPR/DPD RI Haripinto Tanuwidjaja

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota MPR/DPD RI Haripinto Tanuwidjaja mengatakan penerapan hukum di Batam tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan terkait maraknya barang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya di Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

"Razia terhadap produk tak ber-SNI tersebut memang amanat dari UU Perlindungan Konsumen. Tapi itu ta sesuai dan sejalan dengan UU Free Trade Zone," kata Haripinto di Tanjungpinang, Kepri beberapa waktu lalu.

Dalam Seminar MPR RI dengan tema 'Penataan Sistem Perekonomian Nasional yang Berbasis Demokrasi Pancasila' yang diselenggarakan 31 Oktober 2015 lalu, di Hotel Furia Tanjungpinang itu menegaskan, kementerian terkait tidak boleh melupakan BBK sebagai kawasan FTZ.

"Kementerian tidak boleh juga melupakan kekhususan Batam sebagai wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Begitu juga dengan peraturan pemerintah terhadap penutupan kran impor beras yang seharusnya tidak diberlakukan di Kepri," katanya.

Karena itu, menurut Haripinto, penerapan hukum di Batam terkait hal inii tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia.

"Apakah razia itu sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen dengan UU FTZ. Kedua UU ini perlu disandingkan dan dibahas lebih lanjut," kata Anggota Komite IV DPD RI ini.

Senator Haripinto menilai apabila hal itu dipaksakan, dikwatirkan akan sangat mengganggu keberlangsungan iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum di Kepri.

"Ya tentu saja akan sangat meresahkan. Tidak hanya pengusaha yang resah, tapi juga masyarakat resah," kata Wakil Ketua BKSAP DPD RI ini.

Sedangkan Anggota DPRD Provinsi Kepri Rudy Chua dari Partai Hanura mengungkapkan, banyak pengusaha di Kepri berkeluh kesah terhadap maraknya razia terhadap produk-produk yang tidak berstandar SNI.

"Padahal kita merupakan daerah yang termasuk kawasan FTZ. Kebijakan pusat yang menutup impor beras juga dikeluhkan, dan masih banyak hal lain yang dikeluhkan pengusaha," kata Rudi Chua.

Selain membicarakan masalah razia barang tak berstandar SNI, seminar MPR RI tersebut juga menyinggung soal sistem pembangunan nasional, serta peranan DPD RI dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah.

Seminar MPR RI dengan tema 'Penataan Sistem Perekonomian Nasional Berbasis Demokrasi Pancasila' ini diikuti oleh 150 peserta terdiri dari mahasiswa, perwakilan organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat di Tanjungpinang, Kepri.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi