Penerimaan CPNS Hanya untuk Formasi Mendesak

Penerimaan CPNS Hanya untuk Formasi Mendesak

Oleh : Charles Sitompul

Senin | 16-11-2015 | 09:00 WIB

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi saat ke Tanjungpinang. (Foto: Habibi)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang- Ada yang tetap dijaga oleh pemerintah Presiden Jokowi. Yaitu, tetap memberlakukan moratorium penerimaan Calon Pegawi Negeri Sipil (CPNS). Penegasan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi saat berkunjung ke Tanjungpinang, Jum'at (13/11/2015) lalu. Jakarta tetap akan menekan laju pertumbuhan pegawai pemerintah hingga mencapai posisi zero growth.

Meski demikian, pemerintan tetap akan dilakukan secara tertutup dan lebih selektif untuk menghasilkan Sumber Daya Manusai Aparatur yang kompeten, profesional serta memiliki kualitas yang lebih baik.

"Peneriman CPNS akan tetap ada dan dilakukan, selama ada formasi yang sangat diperlukan dalam mengisi tugas-tugas di perintahaan. Namun pola rekrutmantnya, akan dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka seperti preode-periode sebelumnya," ungkap Menpan-RB Yuddy kepada wartawan di Tanjungpinang, Jumat,(13/11/2015) lalu.

Disingung mengenai masih banyaknya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang di sejumlah pemerintahan di daerah, sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja, Yuddy mengakui, jika saat ini memang, semua daerah masih banyak kekurangan formasi. Tetapi, tambah Yuddy, pemerintah pusat memiliki grand design tersendiri dalam pelaksanaan penerimaan pegawai.

"Alasanya, selain menjaga zero growth, persentase alokasi anggaran untuk belanja keburuhan pegawai setiap tahunya di APBN dan APBD juga sudah ditetapkan. Seperti Provinsi, tidak boleh lebih dari 25 persen, untuk Kementeriaan dan Lembaga (KL) Pusat tidak boleh lebih dari 40 persen," tegasnya.

Untuk Kabupaten/kota, Tambah Yuddy, Anggaran Belanja Pegawainya, juga nantinya akan ditetapkan. Sehingga, ke depan anggaran belanja pegawai di APBN dan APBD secara Nasional tidak boleh terus menerus meningkat tetapi harus ada limitnya.

"Hal ini bertujuan, agar anggaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk sektor kegiatan masyarakat bisa semakin besar volumenya dan tidak terbebani dengan anggaran biaya belanja pegawai secara terus menerus. Demikian juga postur pegawai ke depan," tutur Menpan-RB Yuddy.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi