SE Kapolri Tekan Jumlah Kicauan Hina Presiden Jokowi

SE Kapolri Tekan Jumlah Kicauan Hina Presiden Jokowi

Oleh : Redaksi

Selasa | 10-11-2015 | 13:40 WIB

Halaman depan account twitter Presiden Jokowi. (Foto: BBC)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Jumlah kicauan yang menghina Presiden Jokowi di Twitter berkurang cukup signifikan setelah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Kaporlri terkait ujaran kebencian, kata lembaga analisis data.

Indonesia Indicator mengatakan jumlah kicauan yang menyiratkan penghinaan terkait Jokowi biasanya mencapai 6.540 per bulan.

Namun setelah surat edaran keluar, kicauan dengan kata-kata kasar seperti bangsat, kafir, t**k, bodoh, dan goblok terkait Jokowi rata-ratanya menurun hingga 3.114 per bulan atau berkurang sekitar 53%.

Menurut Tika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, ini tidak berarti bahwa pengguna Twitter "ciut" dengan adanya surat tersebut. Makian terhadap presiden masih bisa ditemui di berbagai linimasa namun dengan kata-kata yang lebih halus seperti "Jokowi kampretâ€ dan â€œJokowi hilang akalâ€.

Surat Edaran tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang diteken pada 8 Oktober 2015 oleh Kapolri Badrodin Haiti ditujukan untuk internal kepolisian agar aktif memantau konten-konten di media sosoil, namun secara spesifik tidak ditujukan konten penghinaan presiden.

Sejumlah aktivis khawatir surat ini bisa mematikan kritik terhadap pemerintah karena surat edaran itu memasukan unsur pencemaran nama baik karena berpotensi menghambat kebebasan berpendapat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan kepada media sempat mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat meme yang melecehkan presiden.

Damar Juniarto, pegiat Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), mengatakan hadirnya surat edaran pada akhirnya memicu pengguna untuk ingat kembali ada aturan hukum, walaupun batas-batasannya sudah diketahui oleh para pengguna sebelumnya.

"Yang bisa dipertanyakan dari riset ini sebetulnya apakah dengan menyebut 'Jokowi bodoh' dan sebagainya itu termasuk hate speech atau tidak. Ini yang masih bisa diperdebatkan," katanya kepada BBC Indonesia.

Dia mengatakan pada akhirnya surat edaran Kapolri bisa memiliki dua dampak. Selain adanya penurunan 'konten penghinaan', pengguna juga bisa malas berpendapat karena berpikir bahwa apapun yang dikatakan bisa berefek dipenjarakan.

Dalam risetnya, Indonesia Indicator juga menemukan bahwa ujaran kebencian mendapat perhatian cukup besar oleh media massa online. Ada sekitar 1.297 pemberitaan terkait topik tersebut dalam sebulan terakhir dan 53% di antaranya memiliki sentimen negatif. (Sumber: BBC Indonesia)

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi