Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Terkait 'Uang Akses' Masuk Gedung Putih 80.000 Dolar AS

Menlu Segera Klarifikasi Peran Konsultan Singapura
Oleh : Redaksi
Sabtu | 07-11-2015 | 14:05 WIB
menlu_retno_by_kompas.jpg Honda-Batam
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Foto: Dok Kompas)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sore ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi akan mengklarifikasi isu tak sedap terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat pekan lalu. Yaitu, mengenai "uang akses" bagi Presiden Jokowi untuk bisa masuk ke Gedung Putih dan bertemu dengan Presiden AS, Barack Obama. 

Isu itu mengungkapkan, bahwa sebuah perusahaan konsultan Singapura disebut telah membayar 80.000 dolar AS kepada sebuah tim pelobi asal Las Vegas untuk membantu Presiden Jokowi mendapatkan akses ke White House.

Isu ini bermula dari tulisan Dr. Michael Buehler, dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London. Buehler mengungkapkan adanya pembayaran 80.000 dolar AS itu di artikelnya di situs New Mandala, http://asiapacific.anu.edu.au, Jumat (6/11/2015).

Buehler mengutip dokumen 8 Juni 2015 yang dibuka ke Kementerian Kehakiman AS, 17 Juni 2015. Dalam itu mengatakan, bahwa konsultan Singapura, Pereira International PTE LTD, telah menyepakati kerja sama dengan R&R Partner's Inc, pelobi asal Las Vegas, AS, senilai 80.000 dolar AS.

R&R Partner's akan bekerja sebagai konsultan bagi para pejabat RI, yang membantu untuk mendapatkan akses ke Washington. Kerjasama itu dalam rangka kunjungan Presiden Jokowi ke AS. 

Sejumlah wartawan sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini, namun pihak Istana belum mau berkomentar. Istana menyerahkan penjelasan hal itu kepada Menlu Retno LP Marsudi. 

Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, "nanti diklarifikasi oleh Menlu."
 
Dikonfirmasi terpisah, Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan Menlu Retno akan memberikan penjelasan sore ini.

"Jam 15.30 WIB Ibu Menlu akan kasih Press Statement," katanya. (Berbagai Sumber)

Editor: Dardani

Berita Lainnya

BPK Temukan Kebun Sawit di Kawasa Hutan Tanpa Izin Seluas 2,5 Juta Hektar

19-07-2024 | 17:04 WIB

Menteri PANRB Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Tanpa Praktik Kecurangan

19-07-2024 | 11:04 WIB

Mulai Januari 2025, Mobil dan Motor Wajib Asuransi

18-07-2024 | 18:44 WIB