KPK Tantang Kandidat Pimpinan Daerah Kampanyekan Transparansi dan Buka Harta Kekayaan ke Publik

KPK Tantang Kandidat Pimpinan Daerah Kampanyekan Transparansi dan Buka Harta Kekayaan ke Publik

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 04-11-2015 | 17:57 WIB

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak saat ini sangat riskan dengan politik uang dan politik transaksional.

Praktik itu akan banyak terjadi dalam pencalonan serta dana kampanye dari pengusaha hitam dengan iming-iming dan janji, kalau sudah jadi kepala daerah akan memberikan sesuatu hal. Baca: Tren Korupsi Meningkat, KPK Tekankan Implementasi APBD Harus Transparan

"Oleh sebab itu, melalui koordinasi, supervisi dan pencegahan ini, kami dari KPK juga menantang calon kepala daerah mau buka-bukaan dengan harta kekayaan yang dimiliki, dan hal ini menjadi indikasi yang baik bagi yang bersangkutan untuk dipilih," kata Pahala kepada wartawan usai acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, di aula kantor Gubernur Kepri, Rabu (4/11/2015).

Upaya pencegahan korupsi, kata dia, diawali dari transparansi dan niat baik dari masing-masing pribadi calon kepala daerah. Dan, kalau calon kepala daerah bersangkutan mau membuka dan melaporkan harta kekayaannya ke publik merupakan suatu indikasi yang baik.

"Niat baik dari calon kepala daerah yang mau transparan ini nantinya akan menjadi jaminan, karena kalau sudah lapor selanjutnya seluruh masyarakat dapat mengawasi, sehingga kalau ada pertumbuhan yang tajam sekali akan dapat dimonitor," kata Pahala.

Selanjutnya, kata Pahala, KPK juga menantang calon kepala daerah, baik gubernur dan bupati/wali kota dalam berkampanye dapat membuat komitmen serta janji politik, kalau terpilih akan menghilangkan budaya gratifikasi dan menumbuhkan budaya melaporkan harta kekayaan para pejabat SKPD pembantunya ditegakkan.

"Masyarakat harus menyuarakan dan meminta hal ini pada calon kepala daerah. Mereka harusnya dapat mengungkapkan dan membeberkan komitmen, transparansinya saat ini dalam kampanye pada masyarakat," tegasnya.

"Saya akan menghilangkan semua gratifikasi dan biaya tidak resmi dalam pelayanan publik dan akan mewajibkan semua pejabat SKPD-nya nanti untuk melaporkan harta kekayaan," ujarnya mencontohkan komitmen calon kepala daerah yang harus dikampanyekan.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Jamwas Kejagung RI Gelar Inspeksi Umum di Kejati Kepri

Sukseskan World Water Forum ke-10, XL Axiata Siapkan Jaringan Berkualitas dan Body Worn Camera

Hari Marwah Kepri ke-22, Momentum Refleksi dan Evaluasi Pembangunan

Pj Bupati Inhil Tegaskan Seluruh OPD Gunakan BRK Syariah untuk Layanan Jasa Perbankan

Tim Pemeriksa Jamwas Kejagung Sambangi Kejari Batam

Indosat Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Korban Bencana Banjir Lahar Dingin di Sumbar

Bintan Gift Digital Printing sudah Hadir di Tanjung Uban

Masih Proses Persidangan, 21 Crew Kapal MT Arman Dipindahkan ke Hotel

PWI Kepri Bangun Jembatan Kesejukan dengan Gowes Syiar MTQH

Diduga Diputusin Pacar, Seorang Pria Lompat dari Jembatan I Barelang

Bupati Roby Kurniawan Lepas 82 Jamaah Calon Haji Asal Bintan Menuju Embarkasi Batam

Tergenang Air Berhari-hari, Jalan Indunsuri Tanjunguban Butuh Perhatian Pemerintah

Jaksa Menyapa, Kejati Kepri Kembali Mengudara dengan Topik Pencegahan TPPO

Polsek Tebing Amankan 1 Pelaku Curanmor di Kolong Atas Telaga Riau

Nahkoda MT Arman 114 Tuding KLHK 'Abuse of Power' Terkait Pergantian Crew Kapal