APBD Perubahan 2015 Kepri Akhirnya Disahkan Rp 2,9 Triliun

APBD Perubahan 2015 Kepri Akhirnya Disahkan Rp 2,9 Triliun

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 28-10-2015 | 18:28 WIB

Ketua DPRD dan Penjabat Gubernur Kepri menandatangani naskah Nota Keuangan APBD-P 2015 menjadi Perda APBD-P 2015. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2015 akhirnya disahkan sebesar Rp2,9 triliun dalam sidang paripurna DPRD Kepri, setelah sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan sempat menolak memberikan pandangan, Rabu (28/10/2015).

Fraksi yang dipimpin oleh Tawarich itu akhirnya menerima setelah melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubenur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Baca: Fraksi PDI-P Tolak Beri Pandangan, Pengesahan APBD-P 2015 Kepri Sempat Diskors

"Pihak Pemerintah Kepri telah menunjukkan entry poin nota keuangan setelah perubahan dari pembahasan, dan dari apa yang ditunjukkan kepada kami 100 persen tidak ada perubahan. Selain itu pihak eksekutif juga menyatakan akan segera memberikan nota keuangan APBD-P 2015 dengan sesegera mungkin ke pada kami," kata Tawarich.

Tawarich juga mengatakan, â€Žjika berkas yang disampaikan tadi tidak ada perubahan, maka dengan berat hati, Fraksi PDI-P menyatakan menerima dan selanjutnya menyatakan menyetujui APBD-P untuk disahkan.

Adapun struktur APBD Perubahan 2015, sebagaimana yang dibacakan Sekretaris Dewan Hamidi, mengatakan, dari Rp 2,9 triliun APBD P Kepri, proyeksi pendapatan yang semula dalam APBD murni ditargetkan Rp 3,2 triliun berkurang Rp 435 miliar dan tinggal Rp 2,7 triliun.

Berkurangnya total APBD-P 2015 Kepri, juga mengalami defisit pada belanja yang sebelumnya diproyeksikan Rp3,6 triliun dalam APBD Murni menjadi Rp 2,9 triliun.

"â€ŽPenerimaan semula dialokasikan Rp 458 miliar pada APBD P berkurang Rp 322 miliar sehingga asumsi penerimaan menjadi Rp 136 miliar. Pengeluaran tetap Rp 15 miliar, sedangkan total pembiayaan netto sebelumnya Rp 435 miliar menjadi Rp 121 miliar," ujar Hamidi.

Dengan disahkannya RAPBD-P ini menjadi Perda APBD-P 2015, selanjutnya pemerintah, memiliki waktu tiga hari untuk diajukan ke Mendagri sebagaimana yang diamanatkan UU.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

LHP Keuangan Pemkab Bintan TA 2023 Kembali Raih Opini WTP

Kapolda Kepri Nobar Laga Timnas U-23 Lawan Korsel di SP Plaza

Polsek Balai Karimun Ringkus Seorang Residivis Curanmor

Ditetapkan Tersangka Pemalsuan Lahan, Rd Masih Jabat Kabid di Dishub Bintan

Muhammad Rudi Ingin Industri di Batam Terus Berkembang

Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Judi Online yang dipasarkan melalui Youtube Beromxzet Rp 30 M

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Satreskrim Polres Bintan Tetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai Tersangka

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen Lahan, Pj Wali Kota Tanjungpinang Mundur

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Pria 50 Tahun Tewas di Panti Pijat Simpang Basecamp Batu Aji

Hanafi Ekra Dukung Saran Gubernur Ansar Terkait Over Kapasistas Murid SMAN 2 Tanjungpinang

Hanafi Ekra Sarankan Disdik Kepri Lakukan Pemerataan Murid Baru SMA Negeri di Tanjungpinang

SMA Negeri di Kepri Over Kapasitas, Diminta Tak Paksakan Belajar Daring