MPR Minta Pemerintah Jaga Kekayaan Alam agar Tak Dimiliki Asing

MPR Minta Pemerintah Jaga Kekayaan Alam agar Tak Dimiliki Asing

Oleh : Surya

Sabtu | 24-10-2015 | 10:21 WIB

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang saat membuka Press Gathering Wartawan Parlemen di Hotel Grand Mahkota, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2015)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dianugerahi potensi sumber daya alam yang begitu besar seperti Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Potensi tersebut harus dikelola dengan bijaksana, jangan sampai karena tidak memiliki modal yang cukup, membuat kekayaan alam jatuh ke tangan bangsa lain.

"Pemerintah dituntut ekstra hati-hati sebelum menentukan pihak-pihak mana yang akan diberi izin pengelolaan sumber daya alam tersebut," kata Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka Press Gathering Wartawan Parlemen di Hotel Grand Mahkota, Pontianak, Kalbar, Jumat (23/10/2015) malam.

Provinsi Kalbar misalnya, kata OSO, adalah provinsi yang menjadi salah satu halaman muka bangsa Indonesia. Di provinsi ini terdapat sumber daya alam yang begitu besar. Ada sekitar 1.001 tanaman langka yang tidak ditemukan di negara lain. Juga ada sekitar 1,8 miliar ton bauksit yang belum tergali dan masih terdapat di bumi Kalbar.

Karena itu, OSO meminta wartawan untuk senantiasa mencermati dan turut mengawasi proses pembangunan di daerah. Ini perlu dilakukan semata-mata untuk menghindari jatuhnya kekayaan alam Indonesia ke tangan asing.

"Kita ini sangat kaya, dan sudah selayaknya masyarakat menikmati kesejahteraannya. Inilah yang diinginkan oleh empat pilar yaitu meningkatnya kesejahteraan bangsa Indonesia", katanya.

Ke depan, OSO berharap hubungan MPR dengan wartawan akan semakin harmonis. Caranya adalah silaturrahmi antara wartawan dengan MPR juga harus terus menerus dibina. Salah satunya melalui acara press gathering.

Harapan serupa dikemukakan Kepala Biro Humas MPR RI Ma'ruf Cahyono. Acara press gathering ini bertujuan untuk menjalin silaturrahmi dengan wartawan, serta menjembatani kepentingan tugas MPR dalam melaksanakan sosialisasi empat pilar. Sehingga diharapkan empat pilar bisa sampai ke masyarakat hingga tahap aktualisasi.

Editor: Dodo