Survei SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting)

BATAMTODAY.COM. Jakarta - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (RMSC), Djayadi Hanan, memaparkan hasil survei satu tahun kememimpinan Joko Widodo (Jokowi)  dan Jusuf Kalla (JK) dalam hal kepuasan kinerja

Dari survei tersebut, hanya 51,7 persen masyarakat yang menyatakan puas. Sementara 45,4 persen masyarakat lainnya menyatakan tidak puas.

"Jadi rinciannya itu sangat puas hanya 3,4 persen, cukup puas 48,3 persen, kurang puas 38,5 persen, dan tidak puas sama sekali 6,9 persen," ujar Djayadi di Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Djayadi juga mengungkapkan, keyakinan masyarakat akan kemampuan Jokowi memimpin selama setahun ini dinilai cukup baik berada di angka 62 persen, dibanding yang meragukan kapasitasnya dalam memimpin sebesar 29 persen.

"Ini memang lebih rendah dibanding dengan keyakinan publik usai Jokowi dilantik pada angka 75 persen. Tapi masih 62 persen masih lebih baik daripada bulan Juni lalu yakni hanya 55 persen," kata dia.

Selain itu, Djayadi juga membandingkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasilnya, masyarakat lebih puas dengan kinerja Wapres sebesar 54,7 persen.

Rinciannya, publik sangat puas dengan kinerja JK sebesar 3,2 persen, cukup puas 51,5 persen, kurang puas 35,2 persen dan tidak puas sama sekali sebesar 4,4 persen.

"Ini unik, justru masyarakat lebih puas dengan kinerja Wapres. Angka tidak puasnya hanya 39,6 persen lebih rendah daripada ketidakpuasaan ke Jokowi sebesar 45,4 persen," kata Djayadi.

Namun, meski masyarakat lebih puas dengan kinerja wapres, namun kinerja Jokowi dalam pemberantasan korupsi dinilai cukup baik cukup baik dalam pemberantasan korupsi.

"Dalam memberantas korupsi, penilaian publik positif dilihat dengan  47,3 persen yang menyatakan pemberantasan korupsi sudah baik," kata Direktur Eksekutif SMRC ini.

Tingkat kepuasan politik ini sangat tipis dibandingkan jumlah responden yang menilai pemberantasan korupsi buruk yakni 43 persen.

"Angka 47 persen ini di bawah 50 persen berarti di bawah ambang batas," katanya.

Meski pemberantasan korupsi naik, namun angka korupsi dinilai naik jika dibandingkan tahun lalu yakni 55 persen.

"Jadi meski angka pemberantasan naik tetapi korupsi yang terjadi juga dinilai bertambah hingga 55 persen," sambungnya.

Hanya 17 persen responden yang menilai tak ada perbedaan antara kasus korupsi yang terjadi tahun lalu di era SBY dengan kasus yang terjadi setahun berjalan kepemimpinan Jokowi JK.

"Dan hanya 17 persen yang menilai makin sedikit kasus korupsinya," katanya.

Djayadi mengatakan perbedaan ini membuktikan masyarakat masih memiliki harapan Jokowi-JK akan konsisten memerangi korupsi di Indonesia.

"Masyarakat masih memiliki harapan bahwa pemerintah akan terus memberantas korupsi," katanya.

Editor : Surya