Kinerja KPU Batam Tak Maksimal, 52 Ribu Pemilih Dihapus Sepihak

Kinerja KPU Batam Tak Maksimal, 52 Ribu Pemilih Dihapus Sepihak

Oleh : Irwan Hirzal

Senin | 12-10-2015 | 16:10 WIB

Ilustrasi Pilkada. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Batam - Kinerja jajaran Komisi Pemilihan (KPU) Kota Batam, dinilai tidak maksimal oleh para tim sukses pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 dan 2, serta Pengawas Pemilu (Pawaslu).

Kritikan itu disampaikan saat KPU Batam menggelar Pleno terbuka penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Batam di kantor KPU Batam, Sekupang, Senin (12/10/2015).

Hal itu lantaran KPU menghapus pemilih Pilpres sebanyak 52.655 pemilih di 12 kecamatan se-Kota Batam dari hasil perbaikan oleh jajaran KPU tingkat Panitia Pemilih Kecamatan (PPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), tanpa melibatkan Paswaslu serta tim penghubung pasangan calon.

"Kita tidak pernah diundang dari hasil perbaikan DPT tingkat kelurahan dan kecamatan. Kenapa langsung dilakukan pleno tingkat KPU," ujar Tim Penghubung Rialis dari partai PDIP, Ernawati, di rapat pleno tersebut.

Erna mengatakan, sebagain besar daftar pemilih yang dihapus KPU Batam merupakan WNI yang sebelumnya telah terdaftar dalam DPT pemilu legislatif dan pemilu Presiden tahun 2014. Artinya telah berdomisili lebih dari 6 bulan sebagai syarat yang diatur dalam peraturan PKPU Nomor 4 tahun 2015.

Dalam menghapus data pemilih, KPU tidak melibatkan saksi calon dan Panwaslu. Padahal setiap tahapan yang dilakukan dan perubahan DPT harus melakukan rapat pleno baik di tingkat PPS, PPK hingga KPU dan wajip dihadiri oleh saksi pasangan calon.

"DPTHP ini tidak ada legalitasnya, ini tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada berita acaranya. Rapat Pleno ini sangan berbahaya karena akan terjadi gesekan antar masyarakat," katanya.

Bahkan Ketua KPU Batam, Agus Setiawan tidak bisa menjelaskan cara menghapus data pemilih sebanyak 52.655 orang. Padahal Bawaslu hanya merekomendasi KPU untuk mencermati data pemilih.

"Kita hanya mendata ulang, mencermati DPT hingga menghapus pemilih lantaran tidak memenuhi syarat. Contoh nomor NIK dan NKK Batam tidak sama. Mengingat ini adalah Pilkada lokal," ujar Agus Setiawan dalam rapat pleno di Sekupang Batam.

Meskipun Panwaslu dan dua tim penghubung tidak setuju dari hasil rapat pleno hasil DPTHP, Agus tetap mengetok palu dan memberikan fom keberatan kapada masing-masing paslon, untuk ditindak lanjuti.

"Rapat plono DPTHP dianggap selesai. Apabila ada yang tidak setuju dari hal kenerja KPU, tolong diisi fom keberatan," kata Agus.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi