APBD-P Kepri 2015 Cekak, Biaya Modal SKPD Pun 'Dicekik'

APBD-P Kepri 2015 Cekak, Biaya Modal SKPD Pun 'Dicekik'

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 07-10-2015 | 08:15 WIB

Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - APBD-Perubahan Provinsi Kepri 2015 yang cekak, karena defisit Rp757 miliar, memaksa pemerinta Provinsi Kepri menerapkan "SDM" (Selamatkan Diri Masing-Masing). Yaitu, mengurangi biaya modal dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya.

Sudahlah cekak, ditambah lagi proses pembahasannya yang bak karet gelang, molor. Ujung-ujungnya, sejumlah SKPD Kepri pun pasang ancang-ancang memainkan jurus "SDM" itu. Praktis, alokasi dana untuk biaya modal dalam pembiayaan langsung pembangunan sarana fisik nyaris "tak terdengar" di APBD Perubahan 2015.

Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana mengatakan, perumusan APBD-P Kepri masih terus dibahas di sejumlah SKPD di Kepri. Targetnya, memangkas sejumlah kegiatan, khususnya pembangunan sarana fisik yang tidak mungkin dilaksanakan.

Dalam merampingkan kegiatan dalam APBD-P Kepri itu, tambahnya, telah dilakukan item per item kegiatan dari semua SKPD. Sehingga, kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan tersebut akan digeser pada APBD 2016.

"Saat ini, â€Žperumusan-perumusan sejumlah kegiatan per SKPD sudah selesai, saya targetkan semua sudah selesai Jumat (9/10/2015) dan â€Žfinalisasinya, tinggal nanti dilakukan pembahasan dan pengesahan melalui paripurna dengan DPRD, kemungkinan minggu mendatang," ujarnya pada BATAMTODAY.COM, Selasa,(6/10/2015).

Hal yang sama juga diakui Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Robert Iwan Louriox mengatakan, kondisi terakhir penyesuaian dan perumusan APBD-P dengan sejumlah SKPD telah rampung dilaksanakan dengan melakukan pemangkasan dan pemotongan sejumlah biaya kegiatan.

"Sampai saat ini APBD-P kita yang diproyeksi Rp2.9 triliun masih defisit Rp185 miliar lebih dan hal ini nantinya akan kita finalisasi melalui pembahasan dengan DPRD," ujar Robert.

Sedangkan mengenai adanya renegosiasi kontrak dan pelaksanaan pembayaran sebagiaan kegiatan melalui pembiayaan utang di APBD 2016, Robert menyatakan, hal tersebut akan dilakukan jika memang terpaksa, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) hal itu juga memungkinkan untuk dilaksanakan.

Baca : APBD Kepri Defisit, Pemprov Kepri Re-negosiasi Proyek

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Bintan Jangan Hanya Berharap Prestasi Olahraga Turun Langit!

Keluarga Cemara Hadirkan Pengalaman Pertunjukkan Panggung Spektakuler Juni Mendatang

Erling Haaland Kini Jadi Karakter 'Raja Barbar' di Video Game Clash of Clans

KSPSI Anambas Peringati May Day di Matak Base, Tuntut Pembayaran Upah Lembur

Dukung Pemberdayaan Perempuan, Indosat Ooredoo Hutchison Kembali Hadirkan SheHacks 2024

Nobar Indonesia vs Uzbekistan, Kapolres Karimun: Selain Mendukung Timnas, Ini Juga Ajang Silaturahmi

Pertamina Dukung Penggunaan Fuel Card 5.0 Pertlite di Batam

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Teuku Hamzah Hussein Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Permasa Kepri

Listrik Diputus PLN, Warga Ruli Aniaya Guru dan Kepsek SD Yos Sudarso III Tanjunguncang

Polres Bintan Tangkap Warga Tanjungpinang Pemilik 3 Pokok Ganja

Suka Buat Narasi Mengadu Domba, Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Indonesia Maju

Pilkada 2024, Ijeck Siap Maju Calon Gubernur Sumut

Putra Asli Tanjungpinang, Irjen Pol Yan Fitri Didorong Ikut Maju di Pilkada Kepri 2024