APBD-P Kepri 2015 Cekak, Biaya Modal SKPD Pun 'Dicekik'

APBD-P Kepri 2015 Cekak, Biaya Modal SKPD Pun 'Dicekik'

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 07-10-2015 | 08:15 WIB

Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - APBD-Perubahan Provinsi Kepri 2015 yang cekak, karena defisit Rp757 miliar, memaksa pemerinta Provinsi Kepri menerapkan "SDM" (Selamatkan Diri Masing-Masing). Yaitu, mengurangi biaya modal dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya.

Sudahlah cekak, ditambah lagi proses pembahasannya yang bak karet gelang, molor. Ujung-ujungnya, sejumlah SKPD Kepri pun pasang ancang-ancang memainkan jurus "SDM" itu. Praktis, alokasi dana untuk biaya modal dalam pembiayaan langsung pembangunan sarana fisik nyaris "tak terdengar" di APBD Perubahan 2015.

Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana mengatakan, perumusan APBD-P Kepri masih terus dibahas di sejumlah SKPD di Kepri. Targetnya, memangkas sejumlah kegiatan, khususnya pembangunan sarana fisik yang tidak mungkin dilaksanakan.

Dalam merampingkan kegiatan dalam APBD-P Kepri itu, tambahnya, telah dilakukan item per item kegiatan dari semua SKPD. Sehingga, kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan tersebut akan digeser pada APBD 2016.

"Saat ini, â€Žperumusan-perumusan sejumlah kegiatan per SKPD sudah selesai, saya targetkan semua sudah selesai Jumat (9/10/2015) dan â€Žfinalisasinya, tinggal nanti dilakukan pembahasan dan pengesahan melalui paripurna dengan DPRD, kemungkinan minggu mendatang," ujarnya pada BATAMTODAY.COM, Selasa,(6/10/2015).

Hal yang sama juga diakui Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Robert Iwan Louriox mengatakan, kondisi terakhir penyesuaian dan perumusan APBD-P dengan sejumlah SKPD telah rampung dilaksanakan dengan melakukan pemangkasan dan pemotongan sejumlah biaya kegiatan.

"Sampai saat ini APBD-P kita yang diproyeksi Rp2.9 triliun masih defisit Rp185 miliar lebih dan hal ini nantinya akan kita finalisasi melalui pembahasan dengan DPRD," ujar Robert.

Sedangkan mengenai adanya renegosiasi kontrak dan pelaksanaan pembayaran sebagiaan kegiatan melalui pembiayaan utang di APBD 2016, Robert menyatakan, hal tersebut akan dilakukan jika memang terpaksa, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) hal itu juga memungkinkan untuk dilaksanakan.

Baca : APBD Kepri Defisit, Pemprov Kepri Re-negosiasi Proyek

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi