Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi VI DPR akan Kunker ke Jerman dalam Rangka Penyusunan RUU Persaingan Usaha
Oleh : Surya
Rabu | 30-09-2015 | 19:45 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi VI DPR berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Jerman dalam waktu dekat guna menyusun RUU Persaingan Usaha.

"Kunjungan terkait UU mengenai delik persaingan usaha, Jerman lebih lengkap. Sementara persaingan usaha kita baru lahir di jaman reformasi," kata Ahmad Hafisz Tohir, Ketua Komisi VI DPR, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/9/2015). 

Didampingi Wakil Ketua Komisi VI Farid Alfauzi, Heri Gunawan, Dodi Reza Alex Nurdin dan Azam Azman Natawijana, mengatakan, di Jerman, Komisi VI berencana untuk bertemu dengan parlemen negara setempat, serta KPPU dan Kadin Jerman.

"Para anggota dewan ingin berdiskusi dan bertemu KPPU sana. Kadin-nya Jerman juga, tentang bagaimana iklim usaha di sana," katanya.

Menurutnya, Jerman dianggap berhasil menghadapi globalisasi dengan tetap menerapkan persaingan usaha yang berimbang.

"Kita melihat bagaimana proses UU persaingan usaha di Jerman menghadapi globalisasi. Bagaimana mereka mengatasi persaingan usaha ketika berhadapan antar negara," katanya.

Di Hafisz menyebut kunjungan itu akan lebih bersifat seperti seminar. Lalu, kenapa harus jauh-jauh ke Jerman dan bukan memanfaatkan teleconference?

"Teleconference sudah kita lakukan. Ketika melakukan kunjungan spesifik, tidak bisa melalui email. Kita mau melihat lembaga komisi persaingan usaha mereka yang begitu berkibarnya," jelasnya.

Dalam kunjungan ke Jerman itu, kata politisi PAN ini, Komisi VI juga ingin melihat pasar tradisional di Jerman. "Kita ingin meninjau pasar mereka, mana kelompok usaha yang merupakan kumpulan ekonomi lemah mereka," katanya.

Hafisz mengungkapkan bahwa pasar-pasar tradisional di negara-negara Eropa bisa diatur sedemikian hingga tak kalah bersaing. Dia membandingkan dengan keberadaan warung di Indonesia yang bersaing dengan minimarket. "Bisa jadi contoh, bagaimana pasar tradisional di sana di tengah kondisi modern," katanya.

Namun, Hafidz mengatakan, waktu kunjungan belum ditentukan secara pasti, termasuk juga belum ditentukan jumlah anggaran kunjungannya. Sebab, Komisi VI ingin terlebih dahulu menyelesaikan pembahasan RAPBN 2016.

"Rencananya kunjungan selama 5 hari dikuti 7-10 orang, dari semua fraksi ada. Tanggalnya belum ditentukan. Kemungkinan saat reses," katanya.

Editor: Surya