Penerapan FTZ di BBK Dinilai Bingungkan Pengusaha

Penerapan FTZ di BBK Dinilai Bingungkan Pengusaha

Oleh : Surya

Senin | 21-09-2015 | 16:03 WIB

Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaja.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Penerapan free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih jauh dari harapan dan jauh kemajuan. Sejak diresmikan enam tahun lalu, tepatnya 19 Januari 2009, regulasi terkait FTZ hingga kini tidak jelas dan tumpang tindih, sehingga membingungkan pengusaha.

Hal ini terungkap dalam forum diskusi yang digagas anggota DPD asal Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, yang digelar di Universitas Internasional Batam Kepri akhir pekan lalu. Pembicara dalam diskusi itu, antara lain Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Lu Sudirman dan Haripinto sendiri.

Jadi Rajagukguk menyatakan, penerapan FTZ di Kepri masih jauh dari harapan, karena ada banyak rintangan baru bermunculan dan masih banyak persoalan yang belum diselesaikan.

Kenyataan tersebut membingungkan pengusaha yang sangat berharap penerapan FTZ bisa kembali mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Batam dan sekitarnya.

Senada dengannya, Lu Sudirman mengatakan FTZ yang diberlakukan saat ini sangat berbeda jauh bila dibandingkan FTZ pada era Orde Baru yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, FTZ di Batam (Otorita Batam) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal.

Hasilnya, ekonomi Batam tiap tahun tumbuh di atas 10 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, pelaksanaan FTZ di era reformasi hanya membuat ekonomi Batam tumbuh sekitar 8 persen.

Menurutnya, hambatan FTZ, antara lain peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat, khususnya di bidang kepabeanan, perpajakan, ddan cukai.

Peraturan tersebut dinilai tidak mendukung tujuan ditetapkannya Batam, Bintan, dan Karimun, sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

"Batam, Bintan, dan Karimun, ditunjuk sebagai kawasan bebas perdagangan, tetapi tidak jelas bebasnya di mana. Saat ini yang dibutuhkan kepastian FTZ itu sendiri. Sekarang definisi di kalangan pemerintah tentang FTZ saja belum seragam, bagaimana pelaksanaanya di lapangan?" tanya Lu.

Menanggapi hal itu, anggota DPD, Haripinto Tanuwidjaja menyatakan akan mencoba mendorong pemerintah untuk segera mengurai kebijakan dan pelaksanaan FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun, agar sesuai dengan semangat dan cita-cita saat pembentukannya.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

PWI Papua Tengah Resmi Dipimpin Lamberth Palaklely

Korlantas Polri Berikan 4 Catatan soal Pelaksanaan Mudik Lebaran 2024

Jamin Tidak Bocor, MK akan Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April

CEO Microsoft Dikabarkan Bakal Datang ke Indonesia untuk Investasi Lebih Rp14 Triliun

Nilai Wong

Bareskrim Ungkap Jalur Laut Masih Jadi Primadona Penyelundupan Narkoba

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

Direktur BUMD Kepri Sumbangkan Hadiahnya di Reuni Alumni SMAN 2 Tanjungpinang

DPD RI lantik Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya Wedakarna

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU HKPD