Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Di Bawah Pimpinan Harry Azhar Azis, BPK RI Dipercaya Audit Lembaga Nuklir PBB IAEA
Oleh : Surya
Jum'at | 18-09-2015 | 16:44 WIB
Harry_Azhar_Azis.jpg Honda-Batam
Ketua BPK RI 2014-2019 Harry Azhar Azis

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di bawah pimpinan Harry Azhar Azis selaku Ketua BPK RI Periode  2014-2019 mendapat prestasi dipercaya untuk  mengaudit lembaga nuklir badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) IAEA (International Atomic Energi Agency).

Keputusan itu tertuang dalam Sidang Umum ke 59 IAEA (International Atomic Energy Agency) yang dilaksanakan di Wina, Austria pada 17 September 2015. Posisi External Auditor IAEA telah dijabat oleh Comptroller and Auditor General (CAG) India sejak tahun 2011. Indonesia akan bersaing dengan India dan Filipina dalam mengajukan pencalonan external auditor tersebut.  


"BPK terpilih dan ditetapkan sebagai external auditor IAEA untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2017," kata R Yudi Ramdan Budiman, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional R BPK RI dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Dalam Sidang Umum IAEA tersebut, delegasi BPK dipimpin oleh Anggota VI BPK Bahrullah Akbar, didampingi Kepala Perwakilan Tetap RI di Wina, serta delegasi dari BATAN  (Badan Tenaga Atom Nasional) dan BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).

Delegasi Indonesia mengemukakan bahwa BPK RI memiliki pengalaman audit yang luas pada tingkat nasional maupun internasional, antara lain pada International Organization of Supreme Audit Institutions, Asian Organization of Supreme Audit Institutions, UN Audit Missions, serta beberapa badan pembangunan internasional lainnya.

Pada tingkat nasional, BPK RI berpengalaman dalam mengaudit institusi terkait nuklir, yaitu BATAN dan BAPETEN. Di samping itu, BPK juga mengadopsi standar audit internasional tertinggi dan memiliki tim audit yang berkualitas, serta berkomitmen pada nilai-nilai independensi, integritas dan profesionalisme.

Dalam sidang tersebut, Bahrullah mendapat kesempatan mewakili pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pidato di depan 164 wakil negara anggota IAEA. Dalam pidatonya, dia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan IAEA kepada Indonesia, dan berkomitmen memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi atas laporan keuangan IAEA.

IAEA  adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer.

IAEA berfungsi sebagai forum antar-pemerintah untuk kerjasama ilmiah dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia. Kantor pusat IAEA terletak di Wina, Austria, dan beranggotakan 164 negara.

Indonesia menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang agar IAEA mengupayakan keseimbangan dalam alokasi anggaran untuk kegiatan promosi dan non-promosinya. Hal ini mengingat bahwa sebagai satu-satunya organisasi internasional yang memiliki mandat mengembangkan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, IAEA dapat berperan besar sebagai katalis dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Duta Besar RI Wina Rachmat Budiman menekankan hal tersebut dalam pertemuan Programme and Budget Committee (PBC) IAEA yang berlangsung pada tanggal 4-5 Mei 2015 di Wina, Austria. Dalam pertemuan PBC tersebut, negara-negara anggota membahas usulan program dan anggaran IAEA untuk biennium 2016-2017.

Kegiatan promosi IAEA mencakup berbagai kegiatan dan bantuan/kerjasama teknis dari organisasi tersebut bagi negara-negara anggota, terutama negara berkembang yang hendak mengembangkan program nuklir sebagai sumber energi, maupun memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Kegiatan promosi melalui kerjasama teknis merupakan fungsi utama IAEA sesuai Statuta IAEA, sehingga kerjasama teknis IAEA harus mendapatkan alokasi pendanaan yang cukup, terjamin dan dapat diprediksi. Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, alokasi anggaran IAEA lebih banyak difokuskan untuk kegiatan non-promosi seperti verifikasi nuklir, yang bertujuan untuk memastikan bahwa program nuklir suatu negara anggota dilakukan untuk tujuan damai.

Editor: Surya