Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Langkah Jokowi Dinilai Bisa Atasi Kesulitan Ekonomi Masyarakat
Oleh : Surya
Jum'at | 11-09-2015 | 09:25 WIB
Dialektika1.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Maruarar Sirait menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan ekonomi pada Rabu (9/9/2015) kemarin, sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat.


Terkait hal itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, meminta pemerintah agar mereformasi birokrasi, dengan cara “memangkas” berbagai hal yang memperlambat jalannya roda ekonomi. 

Sebab selama ini terkesan birokrasi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di daerah karena terlalu banyak birokrasi yang diberlakukan.

“Birokrasi di daerah harus segera menindak-lanjutinya dengan cepat dan tepat sasaran. Sebab, kalau tidak, paket kebijakan ekonomi itu tidak akan banyak artinya,“ ujar Maruarar Sirait dalam Dialektika Demokrasi, Kamis (10/9/2015) di gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Maruarar Sirait memberi contoh, dana desa  sudah dikucurkan oleh Menkeu RI sebesar 80 persen (Rp16,8 trilyun)  dari Rp 20,7 triliun,  ke  daerah sampai tingkat Kabupaten. Tetapi, yang terealisasi baru  15 ribuan desa dari 74 ribuan desa di seluruh Indonesia.

“Jadi, akar masalahnya adalah birokrasi, sehingga aturan-aturan yang ada harus disinkronkan, agar Kepala Desa tidak merasa takut menghadapi masalah hukum  di belakang hari, hanya karena menggunakan  dana desa itu,” kata Maruarar, seraya menyebutkan harus ada kepastian hukum, disamping rekonsiliasi nasional dalam meningkatkan pajak sebagai salah satu penggerak pembangunan.

Contoh lain,  kata Maruarar, terkait rencana pembangunan listrik 35 ribu MW, yang penting dilakukan ada tiga hal. Yakni, reformasi besar-besaran  birokrasi di Perusahaan Listrik negara (PLN) , memilih BUMN yang siap kerja, bebas dari calo, mafia, broker,  dan pengadaan serta  pembebasan lahan  harus dikawal oleh pemerintah secara benar.

Maruarar  juga mengamati, bahwa pelaksanaan  BLT (Bantuan Langsung Tunai) selama ini, ada juga yang salah sasaran. Makanya, harus ada evaluasi ke depan, sehingga benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

“Hal lain yang perlu diperhatikan, adalah  proyek padat karya dengan cara menempatkannya di daerah industri yang banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),“ katanya.

Dalam kesempatan sama, legislator dari Fraksi Partai Golkar Muhamma Misbakhun berharap pemerintahan Jokowi ini berani memutus mata-rantai birokrasi dan kebijakan perekonomian yang tidak berpihak kepada rakyat. Kini ada 154 aturan yang akan dirombak. 

Seperti galangan kapal, Crude Palm Oil (CPO), biodiesel, dan lain-lain, yang  membutuhkan keberanian, karena kalau harga CPO naik petani yang akan beruntung.

“Percepat proyek strategis nasional, membangun jalan, bebaskan lahan, tingkatkan investasi properti untuk rakyat berpenghasilan rendah. Jangan sampai rakyat mempunyai penghasilan tapi tidak memiliki rumah,”  ujarnya

Editor : Surya

Berita Lainnya

Tri Hita Karana Universal Reflection Journey, Seruan Harmoni dan Transformasi Global

27-11-2024 | 15:44 WIB

Mendag Budi Sosialisasikan Permendag Baru Perdagangan Antarpulau

27-11-2024 | 15:24 WIB

Indonesia Gandeng Arizona State University Bangun Ekosistem Industri Semikonduktor

27-11-2024 | 14:24 WIB