Djasarmen Minta Status Lahan di Rempang, Galang dan Janda Berhias Dituntaskan

Djasarmen Minta Status Lahan di Rempang, Galang dan Janda Berhias Dituntaskan

Oleh : Surya

Rabu | 09-09-2015 | 15:45 WIB

Anggota Komite II DPD RI, Senator asal Provinsi. Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Berdasarkan PP No 46 Tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas(FTZ) Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Janda Berhias.

"Namun pada kenyataannya BP kawasan Batam tidak diberi otoritas untuk mengeluarkan pengalokasian lahan di kawasan ke tiga pulau ini. Akibatnya terjadi ketidakjelasnya status lahan di ketiga pula tersebut," kata Djasarmen Purba, Anggota Komite II DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Rabu (9/7/2015).

Menurut Djasarmen, ketidakjelasan status lahan di ketiga pulau itu, memicu maraknya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan, saling klaim di atas bidang tanah yang sama hingga ke meja pengadilan.

Padahal, secara strategis ketiga pulau itu (Pulau Rempang, Galang, dan Janda Berhias) diposisikan sebagai kawasan penyangga (buffer Zone) dalam hal ketersediaan lahan perindustrian, mengingat semakin terbatasannya lahan di Pulau Batam saat ini, seiring meningkatnnya pertumbuhan penduduk yang sudah melampaui 1 juta jiwa.

Sementara sejak awal 1980, ketika Batam masih di bawah pengelolaan Otorita Batam(OB), lanjutnya, pemikiran strategis untuk menjadikan Rempang, Galang dan Janda Berhias sebagai kawasan penyangga lahan bagi Pulau Batam sebagai kawasan bebas perdagangan sudah ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan investasi yang sangat besar-besaran dengan melakukan pembangunan infrastruktur berupa enam jembatan utama yang berfungsi sebagai penghubung pulau induk dan pulau anak yang berada di kawasan Rempang, Galang dan Janda Berhias.

"Tetapi hingga saat ini investasi yang demikian sangat besar justru tidak membuahkan hasil secara maksimal bahkan seolah tenggalam karena kondisi ketidakjelasan status lahan di kawasan tersebut," katanya.

Senator asal Provinsi Kepri ini menilai, baik dunia usaha, maupun perorangan menanggung kerugian material yang sangat besar akibat ketidak jelasan status lahan di kawasan tersebut.

"Dan yang paling menyedihkan adalah banyaknya investor yang mengurungkan niatnnya berinvestasi secara massif dikawasan ini. Bahkan tidak sedikit investor yang telah memberikan komitmen investasinya, secara perlahan menarik diri dan berpindah ke kawasan lain," katanya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Jaga Stabilitas Harga Jelang Nataru, Kadisdagin Tanjungpinang Sidak ke Pasar dan Distributor

Cegah Terjadinya Pelanggaran, Wakapolres Bintan Cek Senjata Api Personel

PSN Rempang Eco City, Motor Baru Penggerak Ekonomi Masyarakat

Cek Kesiapan Pos Pengamanan Operasi Lilin Seligi 2024, Kapolres Bintan: Laksanakan Tugas Sesuai SOP

Bazaar Akhir Tahun di Gedung Gonggong Tanjungpinang Suguhkan Lomba Joget Dangkong

Banyak Promo Nataru untuk Pelanggan Prabayar dan Prioritas di Aplikasi myXL

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi

DPD RI Minta Pemerintah Naikkan Tukin ASN Menjadi 100 Persen