Pengembalian BP Batam di Bawah Presiden Ternyata sudah Dibahas Kementerian Perekonomian Sejak Mei Lalu

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Perekonomian saat ini tengah membahas secara intensif pengembalian Badan Pengusahaan (BP) Batam di bawah kendali Presiden RI, tidak lagi di bawah koordinasi Dewan Kawasan (DK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang diketui Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

"Soal BP Batam sudah dibahas secara intensif sejak Mei dan Juni lalu, dikembalikan  ke UU yang diluar sekarang. Saya dan beberapa teman, mewakili BP Batam untuk dimintai masukkan terkait persiapan naskah akademiknya," kata Asroni.

Asroni mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua langkah untuk memaksimalkan pengelolaan BP Batam, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Langkah jangka pendek yang akan ditempuh adalah memperpendek masalah rentang kendali kewenangan, termasuk masalah perijinan.

"Banyak persoalan-persoalan yang bisa ditingkatkan di kementerian untuk jangka pendeknya. Intinya menyelesaikan masalah perijinan dan masalah kewenangan," katanya.

Sedangkan jangka panjangnya adalah melakukan penataan tata kelola dan stuktur organisasi BP Batam secara komprensif, tidak seperti sekarang.

"Kalau komprhensifnya adalag revisi UU, PTSP di Batam harus satu pintu, kalau sekarang belum single," katanya.

Dalam pembahasan di Kementerian Perekonomian itu, kata Asroni, BP Batam menyampaikan beberapa masalah atau kendala dalam melakukan investasi di Batam antara lain masalah pertanahan, pelabuhanan, kehutanan, PTSP yang belum satu pintu dan lain-lain.

"Jadi Kementerian Perekonomian ingin melakukan revitalisasi Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam, Bintan dan Karimun.  Ada juga upaya menyatukan BBK, apa nanti dibawa BP Batam atau tidak, ini yang belum final. Sekarang pembahasannya makin intensif, karena sekarang momentumnya," ujar Asroni.

Menurutnya, pembentukan kawasan terpadu perdagangan bebas dan pelabuhan Batam, Bintan dan Karimun dalam rangka menampung investasi Singapura yang harus terbentuk dalam tahun ini seperti disampaikan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, adalah bagian persoalan untuk menyelesaian pengelolaan BP Batam.

"Bikin Satgas Terpadu yang disampaikan Menkopolhukam beberapa waktu lalu, dalam rangka menyelesaikan masalah jangka pendek. Presiden sudah perintahkan BP Batam dilakukan  revitaslisasi dan kajian-kajian naskah akademiknya. Presiden ingin BP Batam di bawah kendalinya langsung," kata Staf Ahli Kepala BP Batam Mustofa Widjaja ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan bawahannya untuk segera menjadikan Batam-Bintan-Karimun (BBK) sebagai kawasan terpadu perdagangan bebas pada tahun ini. Kebijakan ini dalam rangka menampung investasi yang tidak tertampung di Singapura.

Hal itu disampaikan Menkopolhukam Luhut Panjaitan, yang juga merangkap sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Jakarta, kemarin.

"Ini tindaklanjut pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura (Lee Hsien Loong) mengenai Batam-Bintan-Karimun untuk menjadi (kawasan) terpadu sehingga investasi yang datang dari berbagai negara ke situ bisa lebih bagus," jelas Luhut.

Luhut menuturkan, pemerintah akan memastikan perbaikan dan kemudahan pengurusan izin di tiga daerah tersebut. Dengan begitu, BBK akan menjadi wilayah alternatif bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.

Menurutnya, pemerintah menyasar investor yang sudah tidak bisa ditampung lagi oleh Singapura, seperti pada industri minyak. Pengembangan ketiga daerah tersebut juga akan memberikan nilai tambah dan efek bergulir kepada pengembangan perekonomian masyarakat.

Jokowi menginginkan, kata Luhut, pejabat pemerintah tidak hanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri tanpa da eksekusi atau tindak lanjut yang sifatnya kongkret.

Terkait dengan kunjungan kerja ke Singapura, Luhut mengatakan Jokowi ingin Batam benar-benar bisa menjadi kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ).

"Keuntungannya banyak. Misal seperti dari perindustrian minyak, kemudian banyak (investasi) spill over dari Singapura yang sudah tidak bisa ditampung di sana kita bisa kelola dan itu akan punya nilai tambah untuk Indonesia," tuturnya.

Menurut Luhut, pembentukan kawasan terpadu FTZ BBK harus segera dilakukan mengingat banyak permasalahan yang menghambat investasi masuk ke kawasan tersebut.

Untuk itu, akan dibentuk gugus tugas khusus untuk melaksanakan instruksi presiden ini yang salah satu anggotanya Purbaya Yudhi Sadewa. 

"Harus tahun ini. Tadi sudah diperintahkan untuk membuat task force," jelasnya.
 
Luhut menambahkan, selama ini terdapat sejumlah industri pipa dan perminyakan di kawasan tersebut. Hal itu menjadi nilai tambah seandainya Batam-Bintan-Karimun sudah menjadi kawasan perdagangan bebas.

"Banyak dari Singapura yang sudah tidak bisa ditampung. Itu kita bisa kelola, dan akan memberikan nilai tambah untuk Indonesia," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan akan membangun kantor khusus yang menangani persoalan kawasan perdagangann bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. kantor tersebut akan menyelesaikan persoalan regulasi, dan kewenangan daerah di ketiga wilayah itu.
 
Selama ini, ketiga kawasan tersebut menjadi tujuan utama investor asal Singapura untuk mengembangkan usahanya, karena lokasinya yang relatif dekat. Akan tetapi, rumitnya perizinan dan regulasi investasi dalam negeri dianggap menghambat alur investasi.

Editor: Surya

---