Pemerintah Siap Buka Keran Impor 300 Ribu Ekor Sapi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah bakal segera membuka keran impor sapi untuk menstabilkan harga daging sapi di pasaran. Kuota impor yang disiapkan pemerintah mencapai 200 - 300 ribu ekor sapi hingga akhir tahun ini.

"Saya juga setuju bahwa itu pilihan terakhir. Idealnya, tertib pasar dulu dan kelakuan baik dulu. Tapi tentunya kami juga memperhatikan laju inflasi tingkat harga pangan," kata Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, seperti dikutip dari laman Sekretaris Kabinet.

Mengenai jumlah yang diekpor masih dibicarakan di tingkat teknis. Tetapi ia memperkirakan kira-kira 200 ribu – 300 ribu ekor sampai akhir tahun.

"Tapi tentunya kita harus fleksibel melihat kondisi pasar. Kalau misalnya harga mulai turun dengan sendirinya ngapain kita impor. Juga misalnya ada cukup banyak ide inovatif dari Pak Mentan, misalnya bisa datangkan sapi dari wilayah lain," terang Thomas.

Dengan tambahan impor, Thomas memperkirakan dalam waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan ini gejolak harga daging sapi di pasar akan reda.

Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan), Amram Sulaiman, mengemukakan,  bahwa baru-baru ini pihaknya telah mengecek stok sapi di feedlotter  (penggemukan) Jabodetabek dan masih tersedia 198 ribu ekor sapi yang diperkirakan cukup untuk stok selama 3-4 bulan. Selain itu feedlotter di Banten juga masih terdapat 21 ribu ekor dan siap disalurkan sebanyak 4.000 ekor.

Menurut Amram, saat ini ada stok 198 ribu ekor sapi, sementara kebutuhan tiap bulan mencapai 40 ribu ekor. Dengan demikian, semestinya stok yang ada bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama empat bulan.

Amram menambahkan, sebanyak 35 feedlotter  yang sudah menandatangani pernyataan dan menyampaikan bahwa mereka ikut pemerintah. "Sekarang harga sudah turun," jamin Amram.

Ketua Komisi KPPU, Syarkawi Rauf, juga mengungkapkan kelangkaan daging sapi ini terindikasi disengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin meraup untung besar. Indikasi itu berdasarkan hasil monitoring KPPU sejak 2013 lalu.

KPPU sendiri, kata dia, sudah mengumumkan ke publik perusahaan yang memang terindikasi melakukan kartel. "Jadi, pasokan ditahan, membuat kelangkaan, harga menjadi tinggi. Insya Allah minggu depan atau paling lambat dua minggu depan, awal September kita akan menyidangkan perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan kartel," terang Syarkawi. (*)

Editor: Roelan

---