Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Peringatan HUT RI ke-70

Kongres AS Kunjungi MPR dan DPR Pelajari Kehidupan Beragama
Oleh : Surya
Selasa | 18-08-2015 | 09:28 WIB
Gedung_dpr(2).jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPR Setya Novanto menerima kunjungan delegasi Kongres Amerika Serikat (AS) di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta, Senin (17/8/2015) kemarin.


Tujuan delegasi tersebut untuk mengetahui langsung proses dan implementasi demokrasi di Indonesia, juga akan melihat langsung kehidupan toleransi beragama, sehingga mereka tidak salah dalam menginterpretasi soal demokrasi dan soal kehidupan toleransi di Indonesia.

Demikian diungkapkan Zulkifli Hasan dan Setya Novanto kepada wartawan usai menerima delegasi Kongres AS secara terpisah.

Pada kesempatan itu, delegasi Kongres AS dipimpin senator Vernon G. "Vern" Buchanan anggota dari The United States House of Representatives itu mewakili Florida's 16th congressional district adalah David Price (sub komite transportasi dan urbanisasi, keamanan, pembangunan militer dan veteran AS),  Susan Davis (bidang pendidikan AS),   Adrian Smith (kesehatan dan perdagangan),  Jim McDermott ( kesehatan dan keuangan) dan Dina Titus ( Transportasi dan Infrastruktur ) dan didampingi duta besar Amerika untuk Indonesia, Robert Blake.

Kunjungan delegasi Kongres AS ini adalah sebagai salah satu rangkaian lawatan para anggota Kongres AS ke beberapa lembaga negara di Indonesia antara lain, mengunjungi Presiden RI, MPR dan mengunjungi DPR RI. 

Terutama untuk membicarakan soal kemitraan dua negara Indonesia dan AS, soal kemitraan perdagangan, investasi dan keamanan serta mempelajari lebih dalam soal demokrasi di Indonesia.

Menurut Ketua Umum DPP PAN itu, Amerika Serikat adalah negara dengan tingkat demokrasi yang paling tinggi di seluruh dunia, dan itu bisa dimaklumi, karena proses demokrasi di Amerika Serikat sampai seperti sekarang, sudah berjalan sangat lama, sudah ratusan tahun, juga mengalami pasang surut, bahkan melewati perang.

Sedangkan Indonesia adalah negara yang memang sudah 70 tahun merdeka sejak 1945.  Namun, perjalanan demokrasi Indonesia baru berusia 17 tahun terhitung sejak era reformasi terbuka yakni tahun 1998, sehingga belum bisa dibandingkan dengan AS.

"Tapi kami bangsa Indonesia sangat bersyukur memiliki ideologi Pancasila.  Pancasila mempererat bangsa kami yang sangat berbeda-beda dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI).  Kami bersyukur memiliki para pendiri bangsa yang berpikir sangat maju soal ideologi bangsa, soal konsensus bangsa dan kami yakin demokrasi Indonesia akan menjadi jauh lebih baik dari sekarang ini,” ujarnya.

Hanya saat ini demokrasi di Indonesia kata Zulkifli, sudah pada jalur yang benar dan memang masih dalam proses untuk ke arah lebih baik dan itu memang butuh waktu di tengah gonjang-ganjing di sana-sini dan itu yang akan diperbaiki.

“Dan, seiring waktu rakyat akan matang menjalankan demokrasi itu sendiri,” ujarnya.

Karena itu kata Zulkifli, memang penting kunjungan seperti ini agar tak salah persepsi mengenai Indonesia.Tujuannya, agar negara-negara lain memehami meski muslim di Indonesia terbesar di dunia, tapi merupakan muslim yang moderat, universal, toleran, bisa melaksanan demokrasi dengan baik, menghormati apapun agama dan suku bahasa yang ada di Indonesia. Berbeda dengan di Timur Tengah. 

"Inilah yang perlu kita sampaikan pada sahabat-sahabat kita yang di luar (negara lain), negara maju, agar mereka paham mengenai Indonesia secara utuh. Mudah-mudahan dengan begitu kita saling menghargai dan kita bisa jadi model di berbagai belahan dunia lainnya," tambahnya.

Untuk itu, delegasi Kongres AS mengapresiasi kondisi keharmonisan antarumat beragama di Indonesia. Termasuk juga demokrasi di Indonesia yang berkembang dengan baik kendati baru berumur 17 tahun ini. 

"AS juga Tanya mengenai Islam di Timur yengah yang keras, bagaimana di Indonesia? Maka saya jelaskan memang awal-awalnya kita surplus demokrasi, tapi sekarang Alhamdulillah sudah boleh seimbang. Walaupun ada dua koalisi, tapi kepentingan nasional harus menjadi segala-sgalanya," tutur Zulkifli.

Selain itu menurut Zulkifli, pertemuan itu juga membahas kerjasama dalam bentuk Trans Pasifik Partnership (TPP), tapi pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. 

"AS minta ada kerjasma bentuk TPP. Itu nanti yang saya sampaikan kepada Presiden, bahwa ini penting dan mudah-mudahan saling menguntungkan. Sebab, bagaimana pun kita butuh dukungan teknologi, bahan baku, modal, kerjasama, karena Presiden programnya akan membangun cepat, apakah infrastrur dan lainnya," ungkapnya.

Mengenai TPP itu sendiri kata Zulkifli bahwa TPP merupakan kerjasama di berbagai bidang yang diinisiasi beberapa negara. Hal itu bisa dalam bentuk permodalan, dan berbagai bidang. Lainnya. Tidak detil tadi kami bahas. 

"Tapi kalau saya pahami, dengan kerjasama itu akan memudahkan kedua negara," pungkasnya.

Memahami 
Sebelum bertemu pimpinan MPR Kongres AS tersebut juga bertemu dengan Pimpinan DPR RI Setya Npvanto, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon dan Agus Hermanto. 

Kongres AS tersebut ingin mengetahui dan memahami kehidupan politik, demokrasi dan toleransi beragama di Indonesia. Islam khususnya yang berbeda dengan di Timur Tengah.

"Kita membicarakan beberapa hal mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika, juga isu politik, demokrasi dan toleransi beragama di Indonesia, kita mengharapkan Amerika terus mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, ekonomi, investasi dan juga industri," tegas Setya Novanto.

Menurut Novanto, pertemuan yang digelar ini sangat berarti baik bagi Indonesia maupun Amerika. DPR juga berencana akan melakukan kunjungan balasan ke Amerika. Namun, politisi Partai Golkar itu tak menyebut bulan apa. 

"Ini tentu sangat berarti dan kita akan berkunjung ke Amerika untuk melanjutkan pembicaraan dan kerjasama kedua negara," pungkasnya.

Editor: Surya

Berita Lainnya

BPK Temukan Kebun Sawit di Kawasa Hutan Tanpa Izin Seluas 2,5 Juta Hektar

19-07-2024 | 17:04 WIB

Menteri PANRB Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Tanpa Praktik Kecurangan

19-07-2024 | 11:04 WIB

Mulai Januari 2025, Mobil dan Motor Wajib Asuransi

18-07-2024 | 18:44 WIB