Reshuffle Kabinet Jokowi Bukan Paket Hemat

Reshuffle Kabinet Jokowi Bukan Paket Hemat

Oleh : Surya

Jum'at | 14-08-2015 | 08:58 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah paket hemat yang bisa langsung dirasakan rakyat. Tindakan itu merupakan satu dari sekian jawaban untuk perbaikan.

"Lihat saja zaman SBY sampai dilakukan 5 kali reshuffle. Begitu juga era Gus Dur, tidak langsung terasa," kata Yunarto di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Dalam dialektika demokrasi 'Ekonomi Politik Pasca Reshuffle Kabinet' bersama Anggota Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie itu, Yunarto menilai, perombakan kabinet juga seharusnya disikapi secara kedewasaan, karena merupakan hal yang biasa dalam politik.

"Apalagi tindakan itu bisa dilakukan kapan saja. Maka itu sebaiknya tidak perlu didahului dengan kegaduhan politik," katanya.

Namun begitu, Yunarto mengapresiasi tindakan perombakan kabibet tersebut. Setidaknya ada upaya untuk perbaikan. "Apalagi ada kondisi perlambatan ekonomi global, jadi secara psikologis memungkinkan," ujarnya.

Sedangkan Syarif Abdullah Al-Kadrie menyatakan NasDem tak memprotes dicopotnya Menkopolhukam Tedjo dan digantikan oleh Luhut Panjaitan, meskipun pencopotan itu tanpa melalui konsultasi dengan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh.

Syarif menilai langkah reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif Presiden sudah tepat karena tidak ada tarik-menarik kepentingan parpol.

"Sejak awal ketika mendukung Jokowi-JK, NasDem berkomitmen tanpa syarat. Karena itu ketika reshuffle kabinet terserah Presiden Jokowi, itu hak prerogative Presiden. NasDem tak akan memprotes, " ujar Syarif.

Anggota komisi II DPR itu menambahkan, Fraksi Partai NasDem lebih mementingkan kepentingan negara yang lebih besar. Dia pun tak bisa menjamin reshuffle tanpa kerjasama, kordinasi dan kekompakkan, para menteri bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggungjawab.

Kondisi itu juga bukan akibat multi partai. Seharusnya, sejak Pilpres selesai, rakyat tidak terbelah lagi termasuk di DPR RI dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sebab, kalau keadaan ini berjalan terus akan berbahaya dalam berbangsa dan bernegara. Kalau memang sepakat dengan system presidensil, maka DPR RI tinggal melakukan control terhadap jalannya pemerintahan ini," ujarnya.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi