Reshuffle Kabinet Jokowi Bukan Paket Hemat

Reshuffle Kabinet Jokowi Bukan Paket Hemat

Oleh : Surya

Jum'at | 14-08-2015 | 08:58 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah paket hemat yang bisa langsung dirasakan rakyat. Tindakan itu merupakan satu dari sekian jawaban untuk perbaikan.

"Lihat saja zaman SBY sampai dilakukan 5 kali reshuffle. Begitu juga era Gus Dur, tidak langsung terasa," kata Yunarto di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Dalam dialektika demokrasi 'Ekonomi Politik Pasca Reshuffle Kabinet' bersama Anggota Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie itu, Yunarto menilai, perombakan kabinet juga seharusnya disikapi secara kedewasaan, karena merupakan hal yang biasa dalam politik.

"Apalagi tindakan itu bisa dilakukan kapan saja. Maka itu sebaiknya tidak perlu didahului dengan kegaduhan politik," katanya.

Namun begitu, Yunarto mengapresiasi tindakan perombakan kabibet tersebut. Setidaknya ada upaya untuk perbaikan. "Apalagi ada kondisi perlambatan ekonomi global, jadi secara psikologis memungkinkan," ujarnya.

Sedangkan Syarif Abdullah Al-Kadrie menyatakan NasDem tak memprotes dicopotnya Menkopolhukam Tedjo dan digantikan oleh Luhut Panjaitan, meskipun pencopotan itu tanpa melalui konsultasi dengan Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh.

Syarif menilai langkah reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif Presiden sudah tepat karena tidak ada tarik-menarik kepentingan parpol.

"Sejak awal ketika mendukung Jokowi-JK, NasDem berkomitmen tanpa syarat. Karena itu ketika reshuffle kabinet terserah Presiden Jokowi, itu hak prerogative Presiden. NasDem tak akan memprotes, " ujar Syarif.

Anggota komisi II DPR itu menambahkan, Fraksi Partai NasDem lebih mementingkan kepentingan negara yang lebih besar. Dia pun tak bisa menjamin reshuffle tanpa kerjasama, kordinasi dan kekompakkan, para menteri bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggungjawab.

Kondisi itu juga bukan akibat multi partai. Seharusnya, sejak Pilpres selesai, rakyat tidak terbelah lagi termasuk di DPR RI dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sebab, kalau keadaan ini berjalan terus akan berbahaya dalam berbangsa dan bernegara. Kalau memang sepakat dengan system presidensil, maka DPR RI tinggal melakukan control terhadap jalannya pemerintahan ini," ujarnya.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Cegah Penyebaran Penyakit Menular, Lapas Batam Gelar Skrining TB dan HIV

Telkom Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi Jelang HUT RI ke-79 di IKN

Rahn Emas Tumbuh, BRK Syariah Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Penaksir Emas

PMII Kepri Sesalkan Terjadinya Kasus Kekerasan Santri di Ponpes Madani Tebu Ireng Bintan

Pererat Silaturahmi Lewat Pertandingan Sepak Bola, Jurnalis Anambas Apresiasi Cabjari Tarempa

Istri Tolak Berhubungan Intim, Suami di Anambas Nekat Bakar Diri

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024