Masyarakat Batam Tolak Jadi Tempat Uji Coba Penjualan Gas Melon Harga Keekonomian

Masyarakat Batam Tolak Jadi Tempat Uji Coba Penjualan Gas Melon Harga Keekonomian

Oleh : Surya

Kamis | 13-08-2015 | 17:54 WIB

Anggota Komite IV DPD RI, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Masyarakat Batam menolak rencana pemerintah menjadikan Batam sebagai tempat uji coba peluncuran tabung gas elpiji 3 kg atau gas melon dengan harga keekonomian, bukan dengan dengan harga subsidi.

Kebijakan tersebut bisa memicu gejolak sosial masyarakat di Batam yang saat ini mengalami penurunan daya beli dan lesunya iklim industri di Batam.

"Selama ini Batam kerap dijadikan contoh atau model, tapi kalau soal uji coba gas elpiji 3 kg dengan harga keenomian, kita tolak. Masyarakat Batam menolak rencana tersebut." kata Haripinto Tanuwidjaja, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Menurut Haripinto, harga gas melon yang selama ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu di jual di pasaran berkisar Rp 18.000 itu, nantinya akan dijual Rp 50.000 per tabung karena tidak lagi di subsidi.

"Jadi Kementerian ESDM akan uji coba elpiji 3 kg harga keekonomian, kalau sekarang dijual sekitar Rp 18.000 jadi Rp 50.000," ungkapnya.

Aspirasi penolakan tersebut, kata Haripinto, sudah disampaikan oleh masyarakat Batam kepada dirinya saat melakukan kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Kepri pada masa reses lalu di Batam.

"Masyarakat menolak karena akan menimbulkan gejolak sosial. Aspirasi sudah disampaikan ke kita, nanti Akan kita bahas di Komite IV agar disampaikan ke pemerintah," katanya.

Saat ini saja, kata Haripinto, industri di Batam saat ini sedang lesu, bayak yang gulur tikar, menutup perusahaannya dan memindahkan investasinya ke negara lain, karena dianggap iklim investasi di Indonesia tidak kondusif.

"Jumlah pekerja di sektor industri yang tadinya sekitar 100 ribuan, sekarang tinggal 30 ribuan. Industri di Batam menurun, akibatnya daya beli masyarakat juga menurun," kata Anggota Komite IV DPD RI ini.

Haripinto menambahkan, kebijakan penjualan gas elpiji 3 kg akan memicu gejolak sosial dan menimbulkan dampak negatif di berbagai daerah, tidak hanya di Batam saja.

"Di Batam saja angka kriminalitaas di Batam saat ini sudah tinggi, marak kasus pencurian dan kasus pembunuhan. Kebijakan ini bisa menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial baru. Kehidupan masyarakat sudah sulit, jangan ditambahin beban baru," kata Senator asal Kepri ini.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi