Masyarakat Batam Tolak Jadi Tempat Uji Coba Penjualan Gas Melon Harga Keekonomian

Masyarakat Batam Tolak Jadi Tempat Uji Coba Penjualan Gas Melon Harga Keekonomian

Oleh : Surya

Kamis | 13-08-2015 | 17:54 WIB

Anggota Komite IV DPD RI, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Masyarakat Batam menolak rencana pemerintah menjadikan Batam sebagai tempat uji coba peluncuran tabung gas elpiji 3 kg atau gas melon dengan harga keekonomian, bukan dengan dengan harga subsidi.

Kebijakan tersebut bisa memicu gejolak sosial masyarakat di Batam yang saat ini mengalami penurunan daya beli dan lesunya iklim industri di Batam.

"Selama ini Batam kerap dijadikan contoh atau model, tapi kalau soal uji coba gas elpiji 3 kg dengan harga keenomian, kita tolak. Masyarakat Batam menolak rencana tersebut." kata Haripinto Tanuwidjaja, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Menurut Haripinto, harga gas melon yang selama ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu di jual di pasaran berkisar Rp 18.000 itu, nantinya akan dijual Rp 50.000 per tabung karena tidak lagi di subsidi.

"Jadi Kementerian ESDM akan uji coba elpiji 3 kg harga keekonomian, kalau sekarang dijual sekitar Rp 18.000 jadi Rp 50.000," ungkapnya.

Aspirasi penolakan tersebut, kata Haripinto, sudah disampaikan oleh masyarakat Batam kepada dirinya saat melakukan kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Kepri pada masa reses lalu di Batam.

"Masyarakat menolak karena akan menimbulkan gejolak sosial. Aspirasi sudah disampaikan ke kita, nanti Akan kita bahas di Komite IV agar disampaikan ke pemerintah," katanya.

Saat ini saja, kata Haripinto, industri di Batam saat ini sedang lesu, bayak yang gulur tikar, menutup perusahaannya dan memindahkan investasinya ke negara lain, karena dianggap iklim investasi di Indonesia tidak kondusif.

"Jumlah pekerja di sektor industri yang tadinya sekitar 100 ribuan, sekarang tinggal 30 ribuan. Industri di Batam menurun, akibatnya daya beli masyarakat juga menurun," kata Anggota Komite IV DPD RI ini.

Haripinto menambahkan, kebijakan penjualan gas elpiji 3 kg akan memicu gejolak sosial dan menimbulkan dampak negatif di berbagai daerah, tidak hanya di Batam saja.

"Di Batam saja angka kriminalitaas di Batam saat ini sudah tinggi, marak kasus pencurian dan kasus pembunuhan. Kebijakan ini bisa menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial baru. Kehidupan masyarakat sudah sulit, jangan ditambahin beban baru," kata Senator asal Kepri ini.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Terkait Masalah Pembayaran THR, 930 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Pemerintah Diminta Segera Antisipasi Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS

Bupati Aunur Rafiq Lantik Dewan Hakim MTQ XVI Kabupaten Karimun Tahun 2024

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Berlangsung Pekan Depan, MTQH XIII Bintan Diisi 20 Cabang Perlombaan

Polresta Barelang Selesaikan Kasus Pemblokiran Jalan Rempang Melalui Restorative Justice

Gubernur Ansar Tinjau Kelancaran Arus Mudik di Pelabuhan Roro Tanjunguban

Kabar Duka, Komika Babe Cabita Meninggal Dunia

Bupati Bintan Lepas Puluhan Peserta Pawai Mobil Hias Takbir Idul Fitri 1445 H

Ini Rangkaian Perayaan Idulfitri 1445 H Tingkat Kabupaten Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU HKPD

DPD RI Sepakat Kawal Transformasi Indonesia 2025-2045