Masyarakat Batam Tolak Jadi Tempat Uji Coba Penjualan Gas Melon Harga Keekonomian

Masyarakat Batam Tolak Jadi Tempat Uji Coba Penjualan Gas Melon Harga Keekonomian

Oleh : Surya

Kamis | 13-08-2015 | 17:54 WIB

Anggota Komite IV DPD RI, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Masyarakat Batam menolak rencana pemerintah menjadikan Batam sebagai tempat uji coba peluncuran tabung gas elpiji 3 kg atau gas melon dengan harga keekonomian, bukan dengan dengan harga subsidi.

Kebijakan tersebut bisa memicu gejolak sosial masyarakat di Batam yang saat ini mengalami penurunan daya beli dan lesunya iklim industri di Batam.

"Selama ini Batam kerap dijadikan contoh atau model, tapi kalau soal uji coba gas elpiji 3 kg dengan harga keenomian, kita tolak. Masyarakat Batam menolak rencana tersebut." kata Haripinto Tanuwidjaja, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Menurut Haripinto, harga gas melon yang selama ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu di jual di pasaran berkisar Rp 18.000 itu, nantinya akan dijual Rp 50.000 per tabung karena tidak lagi di subsidi.

"Jadi Kementerian ESDM akan uji coba elpiji 3 kg harga keekonomian, kalau sekarang dijual sekitar Rp 18.000 jadi Rp 50.000," ungkapnya.

Aspirasi penolakan tersebut, kata Haripinto, sudah disampaikan oleh masyarakat Batam kepada dirinya saat melakukan kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Kepri pada masa reses lalu di Batam.

"Masyarakat menolak karena akan menimbulkan gejolak sosial. Aspirasi sudah disampaikan ke kita, nanti Akan kita bahas di Komite IV agar disampaikan ke pemerintah," katanya.

Saat ini saja, kata Haripinto, industri di Batam saat ini sedang lesu, bayak yang gulur tikar, menutup perusahaannya dan memindahkan investasinya ke negara lain, karena dianggap iklim investasi di Indonesia tidak kondusif.

"Jumlah pekerja di sektor industri yang tadinya sekitar 100 ribuan, sekarang tinggal 30 ribuan. Industri di Batam menurun, akibatnya daya beli masyarakat juga menurun," kata Anggota Komite IV DPD RI ini.

Haripinto menambahkan, kebijakan penjualan gas elpiji 3 kg akan memicu gejolak sosial dan menimbulkan dampak negatif di berbagai daerah, tidak hanya di Batam saja.

"Di Batam saja angka kriminalitaas di Batam saat ini sudah tinggi, marak kasus pencurian dan kasus pembunuhan. Kebijakan ini bisa menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial baru. Kehidupan masyarakat sudah sulit, jangan ditambahin beban baru," kata Senator asal Kepri ini.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Jelang Nataru, Pemerintah Fokus pada Keselamatan Transportasi dan Peningkatan Kewaspadaan di Daerah Rawan

ICC Rilis Surat Penangkapan, Netayanhu Resmi Jadi Buronan 124 Negara

BP Batam Gelar Rakor, Percepat Realisasi RORO Batam-Johor

Kejari Batam Tahan 2 Tersangka Korupsi RSUD Embung Fatimah Batam

DPD RI Jalin Kolaborasi Dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

DPD RI Siap Bentuk Pansus untuk Bongkar Jaringan Judi Online