Jabatan Berakhir, LPP Bupati Lingga Tahun 2014 Gagal Dibahas DPRD

Jabatan Berakhir, LPP Bupati Lingga Tahun 2014 Gagal Dibahas DPRD

Oleh : Nur Jali

Selasa | 11-08-2015 | 16:12 WIB

Mantan Bupati Lingga, Daria.

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran tahun 2014 Kabupaten Lingga seharusnya dibawa ke sidang paripurna DPRD enam bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sekitar bulan Juni yang lalu. Namun hal ini malah gagal karena anggota DPRD Lingga yang hadir tidak kuorum.

Akibatnya, LPP Bupati Lingga tahun 2014 yang seharusnya disampaikan Daria sebelum masa jabatannya berakhir pada hari ini, gagal disampaikan di DPRD Lingga. Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 298 ayat 1 Permendagri 59/2007 disebutkan: kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggran berakhir dan juga sesuai UU Pemda.

"LPP itu sewajarnya sesuai Permendagri disampaikan sebelum masa jabatan bupati berakhir, karena yang gunakan anggaran adalah bupati yang lama bukan PJS-nya," kata Rudi Purwonugroho, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Lingga.

"Dan dalam aturan juga disebutkan, LPP itu disampaikan 6 bulan setelah anggaran tersebut ditutup," tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan sumber di DPRD Lingga mengatakan rapat paripurna yang rencananya digelar pada hari Jumat (7/8/2015) tersebut hanya dihadiri delapan anggota DPRD, sehingga pembahasan tersebut terpaksa ditunda.

Ketua DPRD Kabupaten Lingga Muhammad Nizar ketika dikonfirmasi terkait hal ini, mengatakan dirinya sudah mengupayakan agar seluruh anggota DPRD hadir pada waktu itu.

Namun karena ada beberapa pertimbangan dari para anggota DPRD sehingga sebagian besar menolak untuk hadir. Atas kejadian ini Nizar mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan Provinsi Kepri, karena LPP tersebut tidak mungkin dilimpahkan kepada Penjabat Bupati yang baru.

"Anggota DPRD memiliki hak politik, dan mereka semua juga punya alasan untuk tidak hadir, kita sudah upayakan tetapi kita tidak berhak untuk memaksakan, jadi kita yang hadir hanya delapan orang itu tidak kuorum sesuai aturan, mungkin kita akan koordinasi dengan provinsi karena masa jabatan bupati sudah berakhir," ungkapnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Pererat Silaturahmi Lewat Pertandingan Sepak Bola, Jurnalis Anambas Apresiasi Cabjari Tarempa

Istri Tolak Berhubungan Intim, Suami di Anambas Nekat Bakar Diri

MyTelkomsel Super App Permudah Transaksi dan Tingkatkan Gaya Hidup Digital Pelanggan

Triwulan I - 2024, Industri Mesin dan Elektronik Dominasi Realisasi PMA di Batam

Meriahkan HBA ke-64 dan HUT IAD XXIV, Kejari Batam Gelar Bakti Sosial dan Perlombaan

Wamen Magang

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024